Karhutla, Puan Maharani Minta Riau Siapkan Pos Udara Bersih dan Layanan Kesehatan

RINGKASAN BERITA: 

• Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan pos udara bersih di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu untuk melindungi warga dari kabut asap.
• BMKG memproyeksikan peluang El Nino lemah hingga moderat mencapai 50–80 persen pada semester kedua 2026 yang dapat meningkatkan risiko karhutla.
• Ketua DPR RI mendorong seluruh biaya pengobatan penyakit akibat asap karhutla, termasuk ISPA, dapat ditanggung melalui BPJS Kesehatan.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau 2026 mendorong Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera memperkuat sistem perlindungan masyarakat, terutama dari dampak kabut asap yang berisiko mengganggu kesehatan warga.

Sorotan tersebut muncul seiring masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Riau, meluasnya area yang terbakar, serta adanya prediksi kondisi iklim yang berpotensi memperburuk risiko karhutla pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi iklim global diperkirakan mengarah pada fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen.

Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan dan memperbesar potensi kebakaran hutan dan lahan.

Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla, khususnya bagi kelompok yang rentan terdampak polusi udara.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan, Minggu (7/6/2026).

Ia juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan pos perlindungan udara bersih atau clean air shelters di kawasan padat penduduk, lingkungan sekolah, serta area posyandu.

Fasilitas tersebut diharapkan dilengkapi sistem penyaringan udara yang memadai guna melindungi warga saat kabut asap terjadi.

Menurut Puan, pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat ketika kualitas udara mulai memburuk. Salah satunya dengan menerapkan protokol otomatis saat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) melampaui batas aman.

"Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” kata dia.

Puan menilai ancaman karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, strategi mitigasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Ia meminta seluruh pelayanan kesehatan di daerah rawan kabut asap mempersiapkan kebutuhan medis seperti obat inhalasi, oksigen portabel, serta distribusi masker berstandar SNI yang diprioritaskan bagi balita, ibu hamil, dan lansia.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” ujar Puan.

Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh penyakit yang muncul akibat paparan asap karhutla, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dapat ditanggung melalui program BPJS Kesehatan sehingga tidak membebani masyarakat.

Dalam aspek penanganan darurat, Puan juga menekankan pentingnya kesiapan transportasi udara untuk mendukung evakuasi medis di wilayah terpencil ketika kondisi jarak pandang memburuk. Ia turut mendorong penambahan armada water bombing guna mempercepat pemadaman kebakaran.

Tak hanya fokus pada penanganan bencana, Puan meminta pemerintah menyiapkan program pemulihan lahan serta bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak akibat terganggunya aktivitas ekonomi selama musim kabut asap.

Untuk mempercepat layanan kepada masyarakat, ia juga mengusulkan setiap daerah di Riau memiliki kanal pelaporan cepat atau hotline yang terhubung langsung dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” pungkasnya. (*)