Kemendikdasmen Dorong Kolaborasi Tangani Anak Tidak Sekolah
Kemendikdasmen terus memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kolaborasi lintas sektor. Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang menunjukkan praktik baik dengan peningkatan verifikasi data ATS dari 45,23 persen menjadi sekitar 64 persen dalam tiga bulan.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Kabupaten Ciamis meningkatkan verifikasi data Anak Tidak Sekolah dari 45,23 persen menjadi sekitar 64 persen dalam tiga bulan melalui kolaborasi lintas sektor.
- PKBM Al Fattah Tasikmalaya menjadi satu-satunya PKBM yang meloloskan tiga peserta ke tingkat provinsi pada Olimpiade Sains Nasional 2026.
- Kemendikdasmen menegaskan pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
RIAUCERDAS.COM, CIMAHI - Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra strategis, media, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Salah satu praktik baik dipaparkan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firmantria, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penanganan ATS melalui penguatan kerja sama lintas sektor serta pembaruan data lapangan yang akurat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal dan sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Sebelum kolaborasi kami perkuat, proses verifikasi data ATS mengalami stagnasi. Hingga Maret 2026, capaian verifikasi baru mencapai sekitar 45,23 persen dari total data awal sebanyak 15.033 anak. Setelah melibatkan mitra strategis dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, capaian tersebut kini meningkat menjadi sekitar 64 persen hanya dalam waktu kurang lebih tiga bulan," terang Andang.
Selain mempercepat verifikasi data, kolaborasi tersebut juga menghasilkan pemetaan kondisi di lapangan, identifikasi penyebab anak putus sekolah, hingga pendampingan kepada keluarga agar anak dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.
Andang menjelaskan, penanganan ATS tidak hanya berfokus pada validasi data, tetapi juga penyusunan solusi sesuai karakteristik wilayah.
Berbagai inisiatif juga mulai berkembang di sejumlah desa, seperti penguatan pendidikan berbasis keterampilan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pemberian bantuan pendidikan, hingga pembentukan komunitas belajar.
Pemerintah Kabupaten Ciamis menargetkan verifikasi data ATS dapat melampaui 90 persen pada akhir 2026.
"Kami menargetkan capaian verifikasi data ATS ini menjadi lebih dari 90 persen pada akhir tahun 2026. Dengan data yang tepat dan akurat, kami akan mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat, baik melalui pendidikan formal, PKBM, pendidikan berbasis keterampilan, maupun alternatif layanan pendidikan lainnya," pungkas Andang.
Praktik baik lainnya disampaikan Pengelola PKBM Al Fattah Kabupaten Tasikmalaya, Feri Fauzi Firdaus.
Ia mengatakan lembaganya terus membangun kepercayaan diri warga belajar agar mampu bersaing dengan peserta didik dari sekolah formal.
Pada 2026, PKBM Al Fattah berhasil mengantarkan tiga peserta didik lolos ke tingkat provinsi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN), terdiri atas dua peserta jenjang SD dan satu peserta jenjang SMP bidang Matematika.
Capaian tersebut menjadikan PKBM Al Fattah sebagai satu-satunya PKBM yang berhasil menembus tingkat provinsi pada ajang OSN.
"Mengusung slogan Kami Ada Karena Kami Beda, kami terus membangun kepercayaan diri warga belajar untuk semangat meraih prestasi. Dalam penanganan ATS, sejak tahun ini kami juga sudah tergabung menjadi satuan tugas penanganan ATS di Kabupaten Tasikmalaya," ujar Feri.
Ia menambahkan, PKBM Al Fattah telah menerima bantuan revitalisasi dan Interactive Flat Panel (IFP) pada 2025 yang dinilai meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
"Ke depan, kami berkomitmen untuk memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, namun juga memiliki akses terhadap dunia kerja maupun pendidikan tinggi," terang Feri.
Menanggapi berbagai praktik tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai pendidikan nonformal akan semakin berperan dalam menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel, responsif terhadap kebutuhan dunia kerja, dan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat.
Dalam sambutannya di Cimahi, Selasa (21/7/2026), Fajar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pendidikan nonformal di Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk terus membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Wamendikdasmen Fajar. (*)
