Bupati Kampar Tegaskan Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian inflasi dan program nasional pembangunan 3 juta rumah saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Kampar juga menyatakan kesiapan menjaga stabilitas pangan serta mendukung penyediaan perumahan rakyat.

Bupati Kampar Tegaskan Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah
Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar, Misharti saat mengikuti rapat koordinasi program nasional 3 juta rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (20/7/2026). (Sumber: Media Center Kampar)

RINGKASAN BERITA:

  • Bupati Kampar menyatakan kesiapan mendukung program nasional 3 juta rumah melalui penyediaan lahan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor.
  • Pemkab Kampar berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan.
  • Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi TPID, distribusi pangan, dan dukungan terhadap program pembangunan rumah rakyat.

RIAUCERDAS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan kesiapannya mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat mengikuti rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (20/7/2026).

Rapat tersebut menggabungkan agenda pengendalian inflasi dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., perwakilan kementerian terkait, Forkopimda Kampar, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Bulog, Kepala Bagian Ekonomi, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah sekaligus mengintegrasikan dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan perumahan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar menyampaikan Kabupaten Kampar memiliki potensi sebagai daerah agraris untuk menjaga stabilitas pangan.

Menurutnya, kerja sama dengan provinsi maupun kabupaten tetangga turut mendukung upaya menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mendukung program perumahan melalui penyediaan lahan dan regulasi.

"Kami di Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan. Selain itu, kami siap mendukung program 3 juta rumah dengan langkah nyata, baik melalui kebijakan daerah maupun koordinasi lintas sektor,” kata dia.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan evaluasi internal mengenai kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan rumah rakyat, termasuk penyediaan data kebutuhan rumah serta sinkronisasi dengan program nasional.

Selama rapat berlangsung, Ahmad Yuzar mengikuti arahan dari pemerintah pusat dan mencatat sejumlah poin penting yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Bupati berharap koordinasi tersebut mampu memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan ekonomi global sekaligus meningkatkan kontribusi daerah terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah rakyat.

"Dengan kerja sama yang Konkret dengan langkah-langkah tersebut, semoga Kabupaten Kampar menjadi salah satu daerah yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi sekaligus mendukung program nasional pembangunan rumah rakyat,” ungkap Ahmad Yuzar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga memerlukan langkah konkret di lapangan, seperti penguatan distribusi pangan, pengawasan harga, dan dukungan terhadap sektor produksi lokal.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan TPID, memperhatikan distribusi bahan pokok, mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta memastikan dukungan terhadap program 3 juta rumah berjalan efektif melalui penyediaan lahan, regulasi, dan keterlibatan masyarakat. (Adv)