Dana Swasta Rp28 M untuk Perbaiki Jalan Rusak di Siak, Pemprov Riau Bangun Lewat Skema Kolaborasi

RINGKASAN BERITA:

• Sejumlah perusahaan menginvestasikan Rp28 miliar untuk memperbaiki 2,8 kilometer jalan rusak melalui skema kolaborasi dengan Pemprov Riau.
• Seluruh ruas yang diperbaiki menggunakan konstruksi rigid beton, dengan estimasi biaya mencapai Rp10 miliar per kilometer.
• Pengerjaan dibagi dalam empat kluster perusahaan dari sektor migas, perkayuan, sawit, dan transporter, dengan target bertahap hingga tahun depan.

RIAUCERDAS.COM, SIAK - Pemerintah Provinsi Riau menerapkan pola kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak.

Melalui kerja sama tersebut, sejumlah perusahaan menggelontorkan dana sekitar Rp28 miliar guna memperbaiki ruas Jalan Simpang Minas-Simpang Pemda-Simpang Tualang Timur yang selama ini mengalami kerusakan.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan antara Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) dengan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi pada pertengahan April 2026.

Bahkan, sebagian perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama.

"Untuk sementara, perbaikan jalan untuk sepanjang 3,8 KM," ujar Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal, Jumat (26/6/2026).

"Bahkan sudah ada (pihak perusahaan) yang tandatangan Perjanjian Kerja Sama," ungkap Khairul.

Dia menjelaskan, nilai investasi tersebut dihitung berdasarkan panjang ruas yang menjadi tanggung jawab perusahaan serta spesifikasi konstruksi yang akan digunakan.

Seluruh ruas yang diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun perusahaan, akan menggunakan konstruksi rigid beton atau rigid pavement.

Menurutnya, pembangunan jalan rigid beton membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk setiap satu kilometer.

Dalam pembagian pekerjaan, Pemprov Riau menangani pembangunan sepanjang 1 kilometer, sedangkan 2,8 kilometer sisanya dikerjakan oleh pihak perusahaan.

"Artinya, investasi pihak swasta Rp28 miliar dalam perbaikan jalan ini," terangnya.

Pemerintah Provinsi Riau telah memulai pengerjaan ruas sepanjang 1 kilometer sejak awal Juni 2026 dan menargetkan penyelesaiannya pada Desember mendatang.

Sementara itu, perusahaan dibagi ke dalam empat kluster dengan masing-masing memperoleh tanggung jawab sekitar 700 meter jalan.

Kluster pertama merupakan kelompok perusahaan migas yang dikoordinasikan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Pengerjaan dimulai Agustus 2026 dengan target 500 meter tahun ini, sedangkan 200 meter sisanya dilanjutkan pada tahun depan.

Kluster kedua berasal dari sektor perkayuan dengan PT Arara Abadi sebagai koordinator.

Pembangunan juga dimulai Oktober 2026 dengan target penyelesaian 500 meter tahun ini dan sisanya 200 meter pada tahun berikutnya.

Kluster ketiga berasal dari perusahaan perkebunan sawit yang dikoordinasikan PT SIR.

Kelompok ini dijadwalkan mengerjakan sepanjang 700 meter mulai Oktober 2026.

Sementara kluster keempat merupakan kelompok perusahaan transporter yang dikoordinasikan Pelindo.

Pengerjaan dijadwalkan dimulai pada Oktober dengan target penyelesaian sekitar 700 meter pada tahun ini.

"Kluster terakhir itu transporter yang dikoordinir Pelindo. Oktober ini juga mulai jalan. Kalau tidak salah, 700 meter akan dikerjakan tahun ini," papar Khairul.

Dia juga mengimbau masyarakat bersabar selama proses pembangunan berlangsung karena sistem buka tutup arus lalu lintas akan diterapkan di lokasi pekerjaan.

"Kita minta juga masyarakat bersabar soalnya akan pakai sistem buka tutup. Apalagi ruas jalan itu kan lumayan padat kendaraan perusahaan," ujarnya.

Ruas Jalan Simpang Minas-Simpang Pemda-Simpang Tualang Timur memiliki panjang sekitar 36,12 kilometer.

Dari total tersebut, sepanjang 7,8 kilometer mengalami kerusakan signifikan, sedangkan tahap perbaikan saat ini baru mencakup 3,8 kilometer.

Ke depan, Pemprov Riau berencana terus memperluas pola kolaborasi dengan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas publik lainnya, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. (*)