Risiko Kenaikan Pertamax, Daya Beli hingga Stabilitas Sosial Terancam

RINGKASAN BERITA:

• Guru Besar UMY menilai kenaikan Pertamax berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu ketidakpuasan sosial.
• Konflik berkepanjangan di Timur Tengah disebut menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak ke Indonesia.
• Pemerintah didorong segera menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat bansos, dan meningkatkan komunikasi publik untuk meredam kekhawatiran masyarakat.

RIAUCERDAS.COM - Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, tekanan tersebut dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.A., mengatakan dampak terbesar dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bukan hanya terletak pada bertambahnya pengeluaran masyarakat, tetapi juga melemahnya daya beli yang berpotensi menjangkau berbagai lapisan sosial.

Menurut Zuly, kebijakan kenaikan harga Pertamax tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang tengah berlangsung.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memberikan tekanan terhadap negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

“Sudah banyak diprediksi oleh para ekonom bahwa jika konflik berlangsung lama, harga minyak dunia akan terus meningkat. Sekarang kondisi itu mulai kita rasakan,” ujar Zuly dikutip dari laman UMY, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai dampak kenaikan harga energi berpotensi meluas ke berbagai sektor ekonomi.

Salah satu yang paling rentan terdampak adalah sektor logistik yang memiliki keterkaitan langsung dengan distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.

Apabila biaya distribusi meningkat, kata dia, harga berbagai kebutuhan pokok berpotensi ikut terkerek.

Kondisi tersebut akan semakin memberatkan masyarakat karena kenaikan biaya hidup tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan.

“Jika pendapatan masyarakat tetap sementara harga bahan bakar naik, dampaknya akan meluas. Biaya produksi meningkat, harga bahan pokok naik, dan beban ekonomi warga semakin berat,” tuturnya.

Selain dampak ekonomi, Zuly juga menyoroti munculnya kecemasan publik yang mulai terlihat di sejumlah daerah.

Antrean kendaraan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dinilai menjadi sinyal adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi pasokan energi dan kebutuhan pokok pada masa mendatang.

Karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang terbuka dan transparan agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat memperburuk situasi.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial saat menghadapi tekanan ekonomi.

Zuly mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi memicu ketidakpuasan sosial.

Risiko tersebut tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga dapat menggerus kemampuan konsumsi kelas menengah.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang konkret.

Upaya tersebut antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran, memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta memastikan kebijakan ekonomi mampu memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Ketika tekanan ekonomi dirasakan meluas, potensi munculnya solidaritas akibat kesulitan bersama akan membesar. Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat agar ini tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas,” tandas Zuly. (*)