WFH di Tengah Krisis Energi Dinilai Belum Efektif, Pakar UMM Soroti Risiko Ketimpangan Sosial
Kebijakan WFH untuk hemat energi dinilai belum tentu efektif dan berpotensi memicu ketimpangan sosial jika tidak dibarengi kebijakan komprehensif.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- WFH dinilai belum tentu efektif menghemat energi jika tidak diawasi.
- Risiko pergeseran beban biaya dari kantor ke rumah tangga.
- Berpotensi memicu kecemburuan sosial dan ketimpangan ekonomi.
RIAUCERDAS.COM - Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai strategi penghematan energi di tengah krisis global dinilai belum tentu menjadi solusi efektif.
Kebijakan ini bahkan berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari pergeseran beban energi hingga ketimpangan sosial di masyarakat.
Pakar Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai penerapan WFH tanpa kebijakan pendukung yang menyeluruh hanya akan menjadi langkah simbolis.
Menurutnya, penghematan energi tidak cukup hanya dengan memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah. Dibutuhkan langkah struktural seperti diversifikasi energi serta pemberian insentif kepada pekerja.
“Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya dilansir dari laman UMM, Minggu (5/4/2026).
Dari sisi sosial, Vina menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya telah terbiasa dengan pola kerja jarak jauh sejak pandemi.
Namun, tantangan baru muncul pada implementasi yang berpotensi melenceng dari tujuan awal.
Ia menyoroti adanya pergeseran beban energi dari perusahaan ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan kerja lainnya kini harus ditanggung oleh pekerja secara mandiri.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan yang tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, serta pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran, berisiko terdampak secara ekonomi.
Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Vina menekankan pentingnya pemerintah menyusun pedoman yang jelas terkait profesi yang dapat menerapkan WFH, sekaligus memperhatikan kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah.
Tanpa komunikasi dan kebijakan yang transparan, penerapan WFH dikhawatirkan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya. (*)
