Target PLTS 100 GW Dinilai Berisiko, Pakar UMY Ingatkan Ancaman Ketergantungan Teknologi Asing
Ambisi pembangunan PLTS 100 GW dinilai berpotensi membuat Indonesia bergantung pada teknologi asing jika tidak dibarengi penguatan industri dalam negeri.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Target PLTS 100 GW berpotensi meningkatkan ketergantungan pada teknologi asing.
- Tiongkok dinilai unggul karena membangun ekosistem industri lebih dulu.
- Tanpa penguatan industri lokal, manfaat ekonomi bagi Indonesia dinilai minim.
RIAUCERDAS.COM - Ambisi Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dinilai menyimpan potensi risiko serius terhadap kemandirian energi nasional.
Tanpa strategi yang matang, program ini justru dikhawatirkan menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi asing.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, mengingatkan bahwa dominasi global teknologi panel surya saat ini masih berada di tangan Tiongkok.
“Jika ini gagal, kita hanya akan menjadi pasar bagi Tiongkok untuk mengekspor teknologi yang telah mereka kembangkan. Kita tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan,” ujarnya dilansir dari laman UMY, Minggu (4/4/2026).
Menurutnya, tanpa kebijakan yang mendorong penguatan industri komponen dalam negeri dan transfer teknologi, peningkatan kapasitas PLTS berisiko memperbesar ketergantungan impor di sektor energi.
Dessy menilai Indonesia perlu belajar dari strategi Tiongkok dalam mengembangkan energi terbarukan.
Ia menyebut, negara tersebut lebih dahulu membangun ekosistem industri sebelum menetapkan target kapasitas besar.
“Tiongkok membangun sistemnya terlebih dahulu selama puluhan tahun. Hasilnya, mereka mampu mencapai ratusan gigawatt dan menguasai pasar teknologi surya global. Indonesia justru sebaliknya, menetapkan target angka terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan sistemnya,” katanya.
Sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, ia menekankan bahwa ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus melemahkan upaya mencapai kemandirian energi.
Ia juga mencontohkan pengalaman riset di Desa Kubu, Karangasem, Bali, yang baru menikmati akses listrik pada 2016, sebagai gambaran bahwa potensi energi harus diiringi dengan pengelolaan yang tepat.
“Potensinya sangat besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kita hanya akan melihat peningkatan angka kapasitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Dessy.
Di tengah dinamika geopolitik global, Dessy menilai program PLTS berkapasitas besar sebenarnya bisa menjadi peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika dibarengi kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta keterlibatan industri dalam negeri secara serius.
“Ini bisa menjadi game changer, bahkan terobosan bersejarah. Namun risikonya juga besar jika tidak diikuti kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta pelibatan industri dalam negeri secara serius,” pungkasnya. (*)
