Pemprov Riau Soroti Perlindungan Anak di Ruang Digital Saat Harkitnas 2026
Riau menegaskan komitmen memperkuat kualitas SDM dan perlindungan generasi muda melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi desa, hingga pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sejak Maret 2026.
- Program makan bergizi gratis mulai diterapkan bertahap di sekolah-sekolah Indonesia.
- Pemprov Riau menyoroti penguatan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Isu perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu sorotan utama Pemerintah Provinsi Riau dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026.
Pemerintah menegaskan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menjadi bagian dari upaya menjaga generasi muda dari risiko platform digital berbahaya.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi saat memimpin upacara Harkitnas di Pekanbaru, Rabu (20/5/2026).
Menurut Syahrial, kebijakan tersebut dijalankan melalui penerapan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah secara resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan itu bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi anak-anak.
“Kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” lanjutnya.
Selain perlindungan digital, Syahrial juga memaparkan sejumlah program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dijalankan bertahap di sekolah-sekolah untuk memperkuat kesehatan generasi muda.
"MBG yang kini dijalankan secara bertahap di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia guna memperkuat fondasi kesehatan generasi muda," tuturnya.
Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa untuk mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis guna memperluas akses layanan medis bagi masyarakat.
Sementara pada sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi baru di tingkat lokal.
"Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa," terang dia.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Riau menegaskan komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perlindungan generasi muda di tengah perkembangan era digital. (*)
