Wamendiktisaintek Deklarasikan Konsorsium Kampus Berdampak di Riau-Kepri, Perguruan Tinggi Diminta Tinggalkan Ego Sektoral

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan memimpin deklarasi Konsorsium Kampus Berdampak di Riau dan Kepulauan Riau. Melalui konsorsium tersebut, perguruan tinggi didorong berkolaborasi menyelesaikan persoalan daerah dan menghasilkan riset yang menjadi dasar kebijakan pemerintah.

Wamendiktisaintek Deklarasikan Konsorsium Kampus Berdampak di Riau-Kepri, Perguruan Tinggi Diminta Tinggalkan Ego Sektoral
Wamendiktisaintek mendeklarasikan Konsorsium Kampus Berdampak sebagai wadah kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, dan industri di Riau-Kepri, Jumat (31/7/2026).

RINGKASAN BERITA:

  • Wamendiktisaintek mendeklarasikan Konsorsium Kampus Berdampak sebagai wadah kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, dan industri di Riau-Kepri.
  • Perguruan tinggi diminta meninggalkan ego sektoral dan menghasilkan riset yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah.
  • LLDIKTI Wilayah XVII mencatat tiga PTS berakreditasi Unggul, 647 program studi aktif, serta pertumbuhan mahasiswa PTS yang terus meningkat di Riau dan Kepri.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., memimpin deklarasi Konsorsium Kampus Berdampak pada Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi 2026 yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Konsorsium tersebut menjadi komitmen bersama perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat bersama pemerintah dan dunia industri.

Dalam arahannya, Fauzan menegaskan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah, bukan sekadar mengejar capaian akreditasi atau berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.

Ia mencontohkan persoalan stunting yang dapat ditangani melalui kolaborasi perguruan tinggi.

Fauzan mengungkapkan Kementerian pernah menjalankan pilot project Konsorsium Kampus Berdampak di Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang didampingi dosen sesuai bidang keahlian.

Fauzan juga mendorong terbentuknya konsorsium antarkampus agar mahasiswa dari perguruan tinggi kecil dapat belajar dari dosen di kampus besar, sekaligus memanfaatkan laboratorium dan perpustakaan secara bersama.

"Untuk mencapai ini, perlu konsorsium perguruan tinggi. Sehingga tercipta ekosistem yang membangun perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi berkontribusi bagi pembangunan daerah," katanya.

Ia menilai ego sektoral di kalangan perguruan tinggi masih menjadi tantangan karena banyak kampus yang memilih berjalan sendiri, termasuk dalam pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Akibatnya, menurut Fauzan, dampak penelitian yang dihasilkan belum maksimal.

Ia berharap riset dosen lebih banyak mengangkat persoalan daerah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Selain itu, Fauzan meminta LLDIKTI Wilayah XVII memetakan kepakaran yang dimiliki seluruh perguruan tinggi di Riau dan Kepri, kemudian menyelaraskannya dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepri, Dr. Nopriadi, S.KM., M.Kes., mengatakan Rakorpim 2026 menjadi momentum memperkuat peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembentukan karakter.

Saat ini LLDIKTI Wilayah XVII membina 89 perguruan tinggi swasta (PTS) dan empat perguruan tinggi negeri (PTN) dengan total 647 program studi aktif.

Jumlah tersebut meningkat 61 program studi dibandingkan tahun sebelumnya, meski beberapa program studi juga ditutup karena minim peminat.

Nopriadi juga menyebut peningkatan mutu pendidikan tinggi terus didorong melalui penambahan program studi dan perguruan tinggi berakreditasi unggul.

Hingga saat ini, tiga PTS di wilayah Riau dan Kepri telah meraih akreditasi Unggul, yakni Universitas Islam Riau, Politeknik Caltex Riau, dan Universitas Internasional Batam.

"Kami sangat bangga. Insyaallah tahun ini akan bertambah lagi perguruan tinggi yang berakredirasi Unggul. Insyaallah ada 2 lagi," ujarnya.

Ia menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap PTS di Riau dan Kepri terus meningkat.

Jumlah mahasiswa di PTS kini mencapai lebih dari 162 ribu orang atau bertambah sekitar 18.200 mahasiswa di Riau, berbeda dengan sejumlah provinsi lain yang justru mengalami penurunan.

Berdasarkan survei hingga April 2026, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan LLDIKTI Wilayah XVII mencapai 89,13 persen atau masuk kategori sangat puas.

Selain itu, pembangunan kantor baru LLDIKTI Wilayah XVII juga mulai dipersiapkan setelah dana Detail Engineering Design (DED) diterima pada Juni 2026.

Pembangunan tahap pertama dijadwalkan dimulai pada 2027 dengan luas bangunan sekitar 529 meter persegi.

Ketua Panitia Rakorpim 2026, Rika Herawati, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan untuk menyampaikan arah kebijakan Kemdiktisaintek sekaligus memperkuat koordinasi antara LLDIKTI dengan perguruan tinggi di Riau dan Kepri.

Rakorpim diikuti pimpinan 89 PTS, empat PTN, ketua yayasan, serta pejabat struktural perguruan tinggi. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya perwakilan Kemdiktisaintek, Komisi X DPR RI, BAN, APTISI, dan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (Forpimawa).

Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menilai kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan.

Ia mengatakan Riau memiliki berbagai potensi di sektor pertanian, perkebunan, migas, dan perikanan yang dapat menjadi ruang kolaborasi riset bersama perguruan tinggi, termasuk melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Riau Cerdas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (*)