Ketua RT dan RW Dibekali Ponsel, Laporan Jalan Rusak hingga Drainase Bakal Terintegrasi
Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan program pemberian telepon seluler kepada seluruh ketua RT dan RW yang akan dilengkapi aplikasi pelaporan terintegrasi. Program ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik setelah pelantikan kepengurusan RT dan RW yang dimulai di Kecamatan Senapelan. Artikel:
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemko Pekanbaru akan membagikan telepon seluler kepada seluruh ketua RT dan RW yang terhubung dengan aplikasi pelaporan lingkungan.
- Ketua RT dan RW nantinya dapat melaporkan jalan rusak, drainase, hingga fasilitas umum secara langsung kepada pemerintah.
- Pelantikan perdana ketua RT dan RW dimulai di Kecamatan Senapelan sebagai bagian dari penyegaran kepengurusan dan penguatan pelayanan masyarakat.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membekali seluruh ketua RT dan RW dengan telepon seluler yang terintegrasi dengan aplikasi pelaporan sebagai upaya mempercepat penyampaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat kepada pemerintah.
Program tersebut direncanakan mulai direalisasikan setelah seluruh proses pelantikan ketua RT dan RW selesai.
Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah mempersiapkan anggaran sekaligus pengembangan aplikasi yang nantinya dipasang pada perangkat tersebut.
"Kami sedang menganggarkan untuk tahun depan. Setelah pelantikan ketua RT dan RW, kami akan memberikan handphone kepada para ketua RT dan RW. Namun, sebelum itu aplikasinya harus siap terlebih dahulu," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (24/7/2026).
Melalui aplikasi tersebut, ketua RT dan RW dapat melaporkan berbagai persoalan di wilayah masing-masing secara lebih cepat, mulai dari jalan rusak, drainase bermasalah, hingga kerusakan fasilitas lingkungan, termasuk gapura di setiap kelurahan dan kecamatan.
Menurut Agung, laporan yang disampaikan melalui RT dan RW akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di Kota Pekanbaru.
"Laporan dari warga melalui RT dan RW akan menjadi dasar percepatan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di Kota Pekanbaru," kata dia.
Selain memperkuat sistem pelaporan berbasis digital, Agung juga meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru lebih sering turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat.
Ia bahkan mengimbau pejabat, termasuk eselon II, sesekali menggunakan sepeda motor saat berkeliling kota agar dapat melihat secara langsung kondisi jalan maupun berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan.
"Saya suka turun ke lapangan. Karena itu saya mengimbau seluruh pejabat, termasuk eselon II, agar sesekali menggunakan sepeda motor saat berkeliling Kota Pekanbaru. Dengan begitu kita bisa merasakan langsung kondisi jalan, mengetahui mana yang rusak dan harus segera diperbaiki," ucap Agung.
Menurutnya, kedekatan aparatur dengan masyarakat akan membuat kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Cara tersebut juga dinilai efektif untuk mengidentifikasi lokasi yang memerlukan perhatian, termasuk kawasan yang berpotensi menjadi tempat maksiat.
"Amanah sebagai aparatur sipil negara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Pekanbaru," ungkapnya.
Sementara itu, Pemko Pekanbaru mulai melaksanakan pelantikan ketua RT dan RW hasil pembaruan kepengurusan yang diawali di Kecamatan Senapelan.
Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus menyegarkan kepengurusan yang telah menjabat dalam waktu cukup lama.
"Sore ini, kami mulai melakukan pelantikan perdana ketua RT dan RW di Kecamatan Senapelan. Ini baru sebagian kecil. Karena, pelantikan akan terus bergulir untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus melakukan pembaruan kepengurusan yang sudah terlalu lama," terang Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru juga mengukuhkan pengurus Dasa Wisma.
Program tersebut akan dibentuk secara bertahap di seluruh kecamatan guna mendukung pemberdayaan masyarakat.
Agung menilai penguatan struktur pemerintahan hingga tingkat lingkungan menjadi salah satu prioritas Pemko Pekanbaru.
Karena itu, camat diminta memastikan setiap usulan lurah maupun pejabat di wilayahnya benar-benar memiliki kemampuan bekerja dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam penanganan kebersihan.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas seluruh aparatur pemerintah meski setiap kebijakan tidak selalu mendapatkan penilaian yang sama dari masyarakat.
"Tidak ada pemimpin yang disukai semua orang. Pro dan kontra itu hal biasa. Yang terpenting adalah meluruskan niat untuk bekerja melayani masyarakat dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT," katanya. (*)
