Pelalawan Genjot Hilirisasi Sawit, Petani Ditarget Naik Pendapatan Lewat Replanting dan Koperasi

KABUPATEN Pelalawan mulai mengarahkan transformasi industri kelapa sawit ke sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan petani. Upaya ini diperkuat dengan program peremajaan kebun (replanting) serta penguatan peran koperasi sebagai motor ekonomi berbasis masyarakat.

Sebagai salah satu sentra sawit terbesar di Riau, Pelalawan mengelola sekitar 500 ribu hektare perkebunan kelapa sawit, baik milik masyarakat maupun perusahaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 4,81 persen pada 2025, dengan sektor perkebunan menjadi tulang punggung utama.

Kecamatan Langgam tercatat memiliki luasan terbesar sekitar 77.720 hektare, disusul Pangkalan Kuras, Kerumutan, dan Ukui. Dengan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) berkisar 2.676 hingga 3.157 kg per hektare per tahun, wilayah ini menjadi salah satu pusat produksi sawit yang menarik investasi industri pengolahan.

Bupati Pelalawan, Zukri, menilai potensi besar tersebut perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat langsung bagi daerah, khususnya melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Pekanbaru yang membahas penguatan peran BUMD sebagai pilar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kamis (2/4/2026).

Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat, sehingga tercipta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. 

Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam memberikan fleksibilitas regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.

​Kekuatan industri di Kabupaten Pelalawan didukung oleh keberadaan 31 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi secara resmi. Perusahaan-perusahaan global seperti Grup Asian Agri (PT Inti Indosawit Subur), Grup Musim Mas, PT Adei Plantation, hingga PT Serikat Putra menjadi pemain utama yang menyerap hasil panen baik dari kebun inti maupun mitra petani.

​Namun, bintang utama dalam transformasi ekonomi lokal adalah koperasi. KUD Sumber Makmur menjadi salah satu contoh sukses koperasi yang diakui secara nasional karena kemandiriannya mengelola lebih dari 1.500 hektar lahan. 

Koperasi di wilayah eks-transmigrasi seperti Pangkalan Kuras dan Ukui kini gencar mengejar sertifikasi internasional (RSPO/ISPO) demi menembus pasar global yang lebih hijau dan berkelanjutan.

​Di balik angka pertumbuhan yang mengesankan, tantangan besar masih membayangi petani swadaya. Masalah kualitas bibit yang tidak teridentifikasi dan akses sertifikasi ISPO menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini.

Hingga tahun 2026, banyak koperasi yang berada dalam masa transisi, melakukan penebangan pohon tua untuk ditanami kembali dengan bibit unggul yang lebih produktif.

Pada 2026 juga menjadi momentum krusial bagi penegakan regulasi. Pemerintah daerah terus mengawal kewajiban perusahaan untuk menyediakan 20% lahan plasma dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) mereka.

Sekitar 20 perusahaan kini berada dalam pengawasan ketat agar hak masyarakat sekitar dapat terpenuhi sesuai regulasi.

​Tak hanya berhenti pada penjualan TBS, visi masa depan Kabupaten Pelalawan kini mengarah pada hilirisasi. Koperasi-koperasi besar didorong untuk mulai mengolah produk turunan, seperti minyak makan merah. 

Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan tahunan petani yang saat ini rata-rata berada di angka Rp21 juta hingga Rp23 juta per hektare.

​Dengan sinergi antara korporasi besar, penguatan koperasi, dan dukungan penuh pemerintah melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kabupaten Pelalawan optimis tetap menjadi barometer industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Di forum yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menambahkan bahwa BUMD diharapkan menjadi penggerak kemandirian fiskal daerah dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah," ucapnya.

Selain BUMD, koperasi menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi lokal. KUD Sumber Makmur menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam mengelola lebih dari 1.500 hektare lahan secara mandiri. Sementara koperasi di wilayah Pangkalan Kuras dan Ukui mulai mengejar sertifikasi RSPO dan ISPO untuk memperluas akses pasar global.

Di sisi industri, Pelalawan didukung oleh 31 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta kehadiran perusahaan besar seperti Grup Asian Agri, Grup Musim Mas, PT Adei Plantation, dan PT Serikat Putra yang menyerap hasil panen petani.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama oleh petani swadaya. Permasalahan kualitas bibit dan akses sertifikasi ISPO menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Saat ini, banyak koperasi tengah memasuki fase transisi melalui penanaman ulang kebun dengan bibit unggul.

Tahun 2026 juga menjadi momentum penguatan regulasi, termasuk pengawasan kewajiban perusahaan menyediakan 20 persen lahan plasma dari total Hak Guna Usaha (HGU). Sekitar 20 perusahaan kini dalam pengawasan untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.

Ke depan, arah kebijakan tidak hanya berfokus pada penjualan TBS, tetapi juga pengolahan produk turunan seperti minyak makan merah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani yang saat ini berada di kisaran Rp21 juta hingga Rp23 juta per hektare per tahun.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI dipimpin Dr. HM Taufan Pawe SH MH dihadiri Plt. Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi AP M.Si, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
hadir pula Plt. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H Yudia Ramli, M.Si, kepala daerah se-Provinsi Riau, Tim Komisi II DPR RI, serta direksi BUMD.

Peremajaan

Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin, menyampaikan bahwa program peremajaan sawit menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski diakui ada tantangan pada masa awal.

“Kami berharap kelompok tani tetap bisa menghidupi keluarga selama masa replanting ini. Memang akan ada sedikit gangguan ekonomi, karena sawit baru bisa menghasilkan pada tahun ketiga. Untuk itu, perlu adanya diskusi bersama melalui program CSR perusahaan dan dukungan dari Dinas Koperasi guna mencari solusi dan inovasi agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan,” ujarnya.

Hal itu ia sampaikan pada syukuran replanting atau peremajaan kelapa sawit perdana di areal Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Sejahtera SP 6, Hamparan 117 Kelompok Balam, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Rabu (8/4/2026).

Program replanting juga mulai berjalan di KPUD Sejahtera, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Perwakilan Grup Asian Agri, Diego, menyebut tahap awal peremajaan mencakup sekitar 184 hektare dari total 862 hektare lahan yang akan diremajakan secara bertahap.

“Ini adalah replanting tahap pertama untuk KPUD Sejahtera di SP 6. Dari total luasan 862 hektare, sekitar 184 hektare atau kurang lebih 20 persen yang diremajakan pada tahap ini. Kami berharap ke depan akan ada tahap kedua, ketiga, dan seterusnya agar produktivitas kebun semakin meningkat," jelasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan koperasi, Pelalawan optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pusat industri kelapa sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di masa depan. (ADV)