Halalbihalal di Dumai Jadi Ajang Perkuat Sinergi Komunitas untuk Pembangunan Daerah
Wakil Wali Kota Dumai menilai momentum halalbihalal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Halalbihalal dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat kolaborasi masyarakat dan pemerintah.
- Komunitas lokal seperti PBSR dan IKJS dinilai berperan penting dalam pembangunan daerah.
- Pemerintah mendorong kegiatan sosial menjadi ruang sinergi, bukan sekadar seremonial.
RIAUCERDAS.COM, DUMAI - Momentum halalbihalal di Kota Dumai dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi tradisi pasca-Idulfitri, tetapi juga ruang strategis untuk membangun kolaborasi lintas komunitas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, saat menghadiri acara Halalbihalal bersama Paguyuban Bakso Seluruh Riau (PBSR) dan Ikatan Keluarga Jawa Sekitar (IKJS), Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, halalbihalal memiliki makna lebih dari sekadar tradisi tahunan, karena mampu mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang beragam.
“Halalbihalal merupakan tradisi setelah hari raya. Kami atas nama Pemerintah Kota Dumai juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam memimpin,” tuturnya dilansir InfoPublik, Sabtu (4/4/2026).
Sugiyarto menilai keberadaan komunitas seperti PBSR dan IKJS menjadi kekuatan sosial penting dalam menjaga kebersamaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda dan organisasi paguyuban, untuk aktif berkontribusi dalam memajukan kota.
“Mari kita bersama-sama untuk membangun Kota Dumai jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya IKJS dan PBSR, persaudaraan kita semakin erat,” katanya.
Kegiatan ini mencerminkan peran komunitas lokal dalam menjaga nilai toleransi, gotong royong, serta kebersamaan sebagai modal sosial yang mendukung pembangunan.
Pemerintah daerah pun mendorong agar momentum seperti halalbihalal tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi wadah memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. (*)
