Pelemahan Rupiah Bisa Picu Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

RINGKASAN BERITA: 

• Pelemahan rupiah diperkirakan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.
• Akademisi UGM menyebut tekanan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.
• Beban subsidi energi dan utang negara dinilai ikut meningkat akibat kurs rupiah yang melemah.

RIAUCERDAS.COM - Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan mulai berdampak pada harga kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai kondisi rupiah yang kini berada di kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat berpotensi memicu kenaikan harga barang impor hingga biaya transportasi.

Menurut Rijadh, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi gabungan tekanan global dan domestik yang terjadi bersamaan atau disebut sebagai “perfect storm”.

Dari sisi global, konflik Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat permintaan terhadap dolar AS meningkat karena dianggap sebagai aset aman oleh investor.

Sementara dari dalam negeri, terdapat faktor musiman dan struktural yang ikut menekan nilai tukar, seperti kebutuhan valuta asing saat pembayaran dividen investor asing serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal nasional.

“Kombinasi dari sisi global dan sisi domestik inilah yang menurut saya membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” jelas Rijadh dikutip dari laman UGM, Senin (11/5/2026).

Ia menerangkan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor, yakni kenaikan harga barang akibat biaya impor yang meningkat dalam denominasi rupiah.

Perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor diperkirakan menghadapi kenaikan biaya produksi.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang.

“Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak,” terangnya.

Selain berdampak pada masyarakat, pelemahan rupiah juga dinilai memberi tekanan terhadap anggaran negara, terutama pada sektor subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri.

Menurut Rijadh, ketergantungan pada komponen impor membuat beban subsidi energi meningkat saat kurs rupiah melemah.

Di sisi lain, pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah juga ikut membengkak.

“Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas,” katanya.

Ia menilai Bank Indonesia saat ini berada pada posisi dilematis antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, langkah yang dapat dilakukan yakni melalui kombinasi intervensi pasar valuta asing dan pemanfaatan instrumen keuangan untuk menarik aliran modal.

“Pendekatan ini menurut saya cukup rasional, karena mencoba menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar dia.

Rijadh juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal serta memperkuat sektor domestik agar ketergantungan terhadap impor, terutama pangan dan energi, dapat dikurangi.

Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan program perlindungan sosial tetap berjalan kuat untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga.

“Yang tidak kalah penting menurut saya adalah menjaga daya tahan masyarakat rentan. Program perlindungan sosial harus tetap kuat dan adaptif, karena kelompok inilah yang biasanya paling cepat merasakan dampak dari kenaikan harga,” katanya. (*)