Pemprov Riau Tegaskan MBG Tak Sebabkan Penurunan Retribusi Daerah

RINGKASAN BERITA:

• Pemprov Riau menegaskan Program MBG tidak berpengaruh terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah.
• Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengakui terjadi kesalahan input dan pelaporan data yang memicu kesalahpahaman publik.
• Program MBG disebut mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp45 miliar per tahun dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi penyebab menurunnya pendapatan retribusi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan setelah munculnya polemik dan beragam informasi di ruang publik yang mengaitkan program nasional tersebut dengan berkurangnya penerimaan retribusi dari kantin sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang muncul akibat informasi yang tidak akurat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang semakin meluas.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” ucapnya.

Menurut SF Hariyanto, Pemprov Riau justru mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena memberikan manfaat yang sejalan dengan upaya efisiensi anggaran daerah.

Ia menyebut keberadaan program tersebut memungkinkan pemerintah menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan makan dan minum sekolah berasrama.

“Untuk itu kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk sekolah biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School)," ujarnya.

Terkait isu penurunan retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto menegaskan dampaknya tidak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi retribusi tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan hanya berada di kisaran 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen.

Selain itu, Pemprov Riau juga menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghidupkan kembali aktivitas kantin sekolah.

Menurutnya, Program MBG justru memiliki dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat.

“Serta kami akan mendukung pernyataan kepala BGN bahwa akan menghidupkan kembali kantin-kantin yang ada di sekolah," tuturnya.

Sebaliknya, ujar Plt Gubri, program MBG justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. 

"Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi, hingga sektor pendukung lainnya,” kata dia.

Berdasarkan hasil penelusuran pemerintah, kesimpangsiuran informasi tersebut berawal dari kesalahan input data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait kontribusi retribusi kantin sekolah.

Data tersebut kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tanpa melalui proses verifikasi lebih lanjut.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari program MBG untuk penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” ujar SF Hariyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian laporan prognosis yang menjadi dasar informasi tersebut.

Menurut Teza, kesalahan laporan itu menyebabkan munculnya informasi yang tidak tepat mengenai hubungan Program MBG dengan penurunan pendapatan retribusi kantin sekolah.

“Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa kami telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi Kantin sekolah. Demikian Klarifikasi ini disampaikan, Kami pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan Kami dalam menyampaikan laporan yang tidak benar yang mengakibatkan permasalahan ini terjadi,” ucapnya.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pemprov Riau berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait Program MBG dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai dampak program tersebut terhadap daerah. (*)