Prof Zuly Qodir: Ulama dan Cendekiawan yang Tak Independen Berpotensi Melahirkan Oligarki Baru
Guru Besar Sosiologi Politik UMY, Prof. Zuly Qodir, mengingatkan bahwa ketidakmandirian ulama dan cendekiawan dapat menjadi penghambat kebangkitan peradaban Islam. Menurutnya, kolaborasi yang terlalu dekat dengan jaringan kekuasaan berpotensi melahirkan oligarki baru yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Prof. Zuly Qodir menilai ulama dan cendekiawan yang tidak independen dapat memicu lahirnya oligarki baru.
- Ia menegaskan kemajuan peradaban Islam membutuhkan sikap akomodatif, kooperatif, dan adaptif terhadap perkembangan global.
- Zuly mengingatkan pentingnya institusionalisasi gagasan agar pemikiran besar tidak berhenti pada tokoh, tetapi berkembang menjadi gerakan intelektual berkelanjutan.
RIAUCERDAS.COM - Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, menilai independensi ulama dan cendekiawan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan peradaban Islam.
Ia mengingatkan bahwa kedekatan kelompok intelektual dengan kekuasaan justru dapat melahirkan oligarki baru yang menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Zuly dalam pemaparannya pada Senin (8/6/2026) saat membahas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam membangun peradaban yang maju dan berdaya saing.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah keraguan terhadap kemampuan Islam dalam menghadirkan peradaban yang mampu berkembang di tengah dinamika global.
Dalam konteks tersebut, Zuly menilai pendekatan yang tepat bukanlah sikap penolakan terhadap sistem yang berkembang saat ini, melainkan membangun hubungan yang produktif dan terbuka.
“Kita bukan hadapan-hadapan, tapi kita membangun apa yang disebut akomodatif dan kooperatif. Dan satu lagi, adaptif. Itu yang paling penting,” ujar Zuly dikutip dari laman UMY.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak akan tercapai melalui sikap konfrontatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme.
Sebaliknya, umat Islam perlu mengembangkan kemampuan beradaptasi dan bekerja sama tanpa kehilangan nilai-nilai yang dimiliki.
Dalam pemaparannya, Zuly juga mengangkat konsep kapitalisme religius yang menurutnya dapat dipahami sebagai praktik ekonomi yang tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menggambarkan konsep tersebut sebagai sosok kapitalis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat melalui aktivitas filantropi.
Nama George Soros disebut sebagai salah satu contoh tokoh yang memiliki pandangan filantropi luas melalui gagasan open society.
Selain membahas tantangan eksternal, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY itu menyoroti persoalan internal yang menurutnya lebih berbahaya, yakni menurunnya independensi ulama dan cendekiawan.
Menurut Zuly, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kelompok intelektual dan politisi dalam satu jaringan kekuasaan.
“Yang terjadi adalah bukan kebangkitan, tapi adalah oligarki baru,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat manfaat pembangunan dan kemajuan hanya dinikmati kelompok tertentu yang berada dalam lingkaran kekuasaan, sementara masyarakat luas tidak memperoleh dampak yang setara.
Di akhir pemaparannya, Zuly mengingatkan bahwa berbagai gagasan besar tentang kemajuan Islam tidak akan bertahan lama apabila tidak diikuti dengan proses institusionalisasi yang kuat.
Ia mencontohkan pemikiran sejumlah intelektual Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo yang dinilainya memiliki gagasan besar, namun tidak berkembang menjadi mazhab pemikiran yang kuat karena tidak dibangun melalui institusi yang berkelanjutan.
Karena itu, menurut Zuly, penguatan lembaga dan tradisi intelektual menjadi langkah penting agar gagasan-gagasan besar tentang peradaban Islam dapat terus berkembang dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (*)
