Asal Usul Bendera Aceh Mirip GAM, Sejarah, Makna, dan Respons Pemerintah Pusat

RINGKASAN BERITA: 

• Bendera Aceh berakar dari simbol Kesultanan Aceh Darussalam yang menggunakan unsur bulan sabit dan bintang sebagai lambang Islam dan kedaulatan. 

• Sebagian masyarakat Aceh memandang bendera Bulan Bintang sebagai identitas budaya dan simbol otonomi khusus, bukan sebagai tanda keinginan memisahkan diri. 

• Pemerintah Indonesia menolak pengibaran bendera yang menyerupai simbol GAM karena dianggap bertentangan dengan hukum nasional dan berpotensi mengganggu stabilitas.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pada 25 Desember 2025, sebuah insiden menjadi viral di Aceh ketika konvoi warga yang mengibarkan bendera Bulan Bintang, simbol yang selama ini identik dengan identitas Aceh di ruas jalan nasional Banda Aceh–Medan, dibubarkan oleh aparat TNI di Simpang Kandang, Lhokseumawe.

Aparat meminta peserta konvoi menghentikan pengibaran bendera tersebut, yang berujung pada cekcok dan bentrokan fisik singkat sebelum situasi dapat dibawa ke dialog dan massa akhirnya membubarkan diri. Satu orang diamankan karena membawa senjata tajam dan senjata api saat pemeriksaan TNI-Polri di lokasi.

Peristiwa ini terjadi di tengah upaya warga Aceh mengantar bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang.

Menurut seorang tokoh masyarakat, pengibaran bendera Bulan Bintang dilakukan peserta konvoi sebagai bentuk ekspresi identitas dan solidaritas Aceh.

1. Akar Sejarah: Dari Kesultanan sampai Gerakan Aceh Merdeka

Secara historis, masyarakat Aceh telah menggunakan berbagai simbol bendera yang mencerminkan identitas dan perjuangan mereka:

• Alam Peudeuëng (Sword Standard). Bendera Kesultanan Aceh sejak abad ke-16: panji merah dengan simbol bulan sabit, bintang, dan pedang. Ini mencerminkan kekuatan, keberanian, serta Islam sebagai landasan budaya Aceh.

• Bendera Bintang Buleuën (Moon Star) yang dikenal luas sebagai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak deklarasi kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Desainnya menggunakan latar merah dengan bulan sabit putih dan bintang serta garis-garis hitam-putih yang melambangkan perjuangan dan darah yang tumpah dalam konflik berkepanjangan melawan pemerintah Indonesia.

2. Kontroversi Qanun Aceh dan Pengakuan Formal

Setelah Perjanjian Helsinki 2005 mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan Indonesia, Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Salah satu poin penting adalah hak Aceh untuk menentukan bendera dan lambang daerahnya sendiri sebagai bagian dari keistimewaan dan kekhususan wilayah.

Pada 2013, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 menetapkan bendera yang mirip dengan bendera GAM (sering disebut Bendera Bulan Bintang atau Pusaka Nanggroë) sebagai bendera daerah, dengan penekanan bahwa simbol ini bukan lagi simbol separatis tetapi identitas budaya Aceh dan pemersatu masyarakat.

Namun, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri menolak pemberlakuan qanun ini karena dianggap bertentangan dengan aturan nasional yang melarang simbol yang mirip dengan organisasi terlarang (GAM) serta Peraturan Pemerintah tentang Lambang Daerah.

Perdebatan legal ini belum sepenuhnya selesai secara yuridis hingga sekarang, meskipun berbagai pihak Aceh menegaskan bendera itu hanyalah simbol identitas bukan simbol separatis.

3. Makna Simbolik dalam Konteks Budaya Aceh

Masyarakat Aceh sendiri memiliki beragam pandangan terhadap bendera ini:

• Bagi banyak warga, terutama mereka yang hidup dalam warisan konflik dan identitas budaya kuat, bendera Bulan Bintang mencerminkan identitas Aceh, bukan semata simbol pro-kemerdekaan. Ini dilihat sebagai bagian kebanggaan sejarah dan tradisi Islam yang mendalam di Aceh.

• Ada juga elemen masyarakat yang lebih memilih simbol-simbol sejarah klasik seperti Alam Peudeuëng (bendera Kesultanan Aceh) sebagai representasi budaya yang lebih aman dari kontroversi hukum.

Dilansir Asiatoday.id, Pemerintah Indonesia secara konsisten menolak pengibaran simbol yang diasosiasikan dengan separatime, termasuk bendera yang mirip dengan milik Gerakan Aceh Merdeka, di ruang publik.

Menurut pernyataan otoritas TNI, tindakan menyetop pengibaran bendera semacam itu didasarkan pada aturan nasional yang melarang simbol organisasi terlarang dalam konteks nasional demi menjaga kedaulatan dan ketertiban umum.

Pemerintah juga menegaskan bahwa informasi seputar insiden seperti itu sering kali mengalami distorsi di media sosial, sementara aparat berupaya menangani situasi melalui dialog dan tindakan persuasif terlebih dahulu.

Isu bendera Aceh menyentuh ranah identitas lokal versus integritas nasional. Bagi sebagian warga Aceh, bendera itu adalah simbol kestaraan budaya dan perwujudan keunikan Aceh di dalam Republik Indonesia yang mengakui otonomi khusus.

Sementara bagi pemerintah pusat, simbol yang dapat diasosiasikan dengan sejarah separatisme tetap sensitif dan perlu diatur ketat sesuai hukum nasional. 

Kritik datang juga dari lembaga bantuan hukum lokal yang mengecam tindakan represif aparat dalam insiden terkait bendera, menggarisbawahi pentingnya dialog dan pemahaman hukum yang jelas antara pemerintah pusat dan komunitas Aceh. (*)

Catatan: Artikel ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan Artificial Intelligence namun tetap melalui proses verifikasi redaksi.