Anggaran MBG Membengkak, Pakar IPB Tekankan Keseimbangan Gizi dan Penciptaan Kerja

RINGKASAN BERITA: 

• Anggaran MBG melonjak dari Rp171 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026.
• IPB menilai MBG strategis untuk SDM, tetapi tidak cukup tanpa penciptaan kerja berkelanjutan.
• Pengangguran 7,46 juta orang menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.

RIAUCERDAS.COM, BOGOR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dinilai memiliki dampak strategis bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, di tengah lonjakan anggaran dan masih tingginya angka pengangguran nasional, pakar kebijakan publik IPB University mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas yang menyebut MBG lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja sebelumnya memicu diskusi luas di ruang publik.

Kebijakan ini dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan generasi muda, tetapi juga memunculkan pertanyaan terkait arah kebijakan ekonomi nasional.

Pakar kebijakan publik IPB University, Assoc Prof Muhammad Findi, menilai MBG sebagai program prioritas pemerintah saat ini memang memiliki urgensi penting dalam pembangunan SDM Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi upaya konkret penciptaan lapangan kerja.

“Secara politis MBG merupakan program yang wajar dijalankan sebagai bentuk realisasi agenda pemerintahan sekaligus upaya membangun kepercayaan publik,” kata dia dilansir dari situs IPB University, Selasa (10/2/2026).

Dari sisi ekonomi dan sosial, Findi menilai MBG berpotensi memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kualitas kesehatan fisik dan mental pelajar.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi yang produktif dan berdaya saing.

“Program MBG merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM unggul yang kelak berkontribusi pada pembangunan nasional,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak cukup hanya bertumpu pada aspek gizi.

Akses pendidikan yang merata dan pengurangan beban biaya pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam membentuk SDM unggul.

“Peningkatan mutu SDM harus dibarengi kemudahan akses pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar masyarakat dapat berkembang secara optimal,” tambahnya.

Findi juga menyoroti besarnya anggaran MBG yang terus meningkat. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp171 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, sebelum naik signifikan menjadi Rp335 triliun pada 2026.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut harus disertai pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan efektif dan aman.

“Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi serius dalam sistem distribusi dan penyimpanan MBG,” tegasnya.

Lebih lanjut, Findi mengakui MBG berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor produksi dan distribusi pangan.

Namun, keberlanjutan dan kualitas tenaga kerja yang terserap masih menjadi tantangan tersendiri.

Pada 2025, tingkat pengangguran nasional tercatat sebesar 4,85 persen atau sekitar 7,46 juta orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan satu-satunya solusi untuk menekan angka pengangguran.

“Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis lainnya, seperti industri manufaktur, agroindustri, serta berbagai sektor jasa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perbankan syariah,” kata dia menyarankan.

Selain sektor swasta, percepatan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah juga dinilai dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan.

Menurut Findi, keseimbangan antara pemenuhan gizi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja tetap harus dijaga sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan sosial.

“Kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri melalui pekerjaan tetap merupakan kebutuhan mendasar. Jika pengangguran meningkat, risiko kemiskinan dan instabilitas sosial juga akan semakin besar,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan MBG dan peningkatan kualitas pendidikan seharusnya berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan nasional yang menyeluruh.

“Pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya. (*)