Revitalisasi 60 Ribu Sekolah hingga Tunjangan Guru Naik, Ini Fokus Besar Pendidikan 2026

RINGKASAN BERITA:

• Revitalisasi dan digitalisasi pendidikan diperluas. Pemerintah menargetkan revitalisasi 60.000 satuan pendidikan pada 2026 
• Mutu dan kesejahteraan guru diperkuat
• Partisipasi dan kolaborasi jadi kunci pendidikan 2026

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 difokuskan pada penguatan partisipasi semesta dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan pusat dan daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa berbagai capaian program pendidikan pada tahun sebelumnya menjadi fondasi penting untuk mempercepat akselerasi kebijakan pendidikan ke depan.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan dan memperkuat program prioritas, mulai dari revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Salah satu capaian yang disoroti adalah program revitalisasi satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang berhasil menjangkau 16.167 sekolah dari target awal 10.440 sekolah.

Selain itu, program Interactive Flat Panel (IFP) telah terdistribusi 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan.

“Dengan sistem swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” tutur Menteri Mu’ti di PPSDM Kemendikdasmen, Jawa Barat pada Senin (9/2/2026).

Memasuki tahun 2026, pemerintah akan memperluas cakupan revitalisasi menjadi 60.000 satuan pendidikan serta melanjutkan penguatan digitalisasi pembelajaran.

“Untuk program digitalisasi, secara bertahap setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tiga IFP yang mulai kami usahakan distribusinya pada tahun 2026,” tutur Menteri Mu’ti.

Dalam penguatan sumber daya manusia pendidikan, Kemendikdasmen pada 2025 telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804.157 guru ASN dan non-ASN, serta memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada 12.500 guru.

Pendekatan pembelajaran mendalam juga telah melatih lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik.

“Inisiatif pembelajaran mendalam kami lakukan agar proses belajar menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu,” ujar Menteri Mu’ti.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta meningkatkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026.

Bantuan subsidi upah juga disalurkan kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN PAUD nonformal.

“Kami berupaya agar kesejahteraan guru semakin baik karena guru adalah kunci utama mutu pendidikan,” tegasnya.

Penguatan tata kelola pendidikan turut dilakukan melalui Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada November 2025. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa TKA tidak bertujuan untuk pemeringkatan.

“Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” ucap Menteri Mu’ti.

Selain aspek akademik, penguatan karakter peserta didik terus didorong melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat yang telah diikuti 170.870 satuan pendidikan di 38 provinsi.

“Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat di masa depan,” ujarnya.

Pemerintah juga menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta mendorong penguatan nasionalisme melalui upacara bendera dan ikrar pelajar setiap Senin.

Sepanjang 2025, Indonesia juga meraih 66 penghargaan internasional prestasi peserta didik.

Mengakhiri sambutannya, Mendikdasmen menegaskan arah kebijakan pendidikan ke depan yang mengedepankan kolaborasi.

“Kami berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada, memperkuat partisipasi, dan memastikan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Dukungan terhadap Konsolidasi Nasional Pendidikan 2026 juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Ia menilai konsolidasi nasional menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah pemangku kepentingan.

“Dari konsolidasi nasional adalah satu kesempatan di mana kita bisa menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah," ujar Hetifah.

Di dalam pembuatan kebijakan harus mempraktikkan proses partisipasi yang bermakna sekaligus juga menggunakan berbagai data dan informasi sebagai basis, bukan semata-mata pertimbangan politik.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kerja bersama yang membutuhkan keaktifan berbagai pihak.

“Kami merasa bahwa kegiatan hari ini patut kami dukung sepenuhnya, karena pendidikan memang kerja bersama yang membutuhkan keaktifan dari berbagai pihak.

Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, apa pun yang dilakukan oleh DPR RI pun tidak bisa dijalankan ataupun diterapkan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti melaporkan Konsolidasi Nasional 2026 mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

“Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan jika dan hanya jika kita melibatkan peran aktif semua mitra pembangunan untuk selalu bergotong royong dan bekerja sama memastikan semua anak Indonesia tanpa kecuali dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu,” ujar Suharti.

Konsolidasi nasional ini diikuti sekitar 900 peserta dari kementerian dan lembaga, Komisi X DPR RI, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, satuan kerja Kemendikdasmen, hingga mitra pembangunan internasional.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian paparan kebijakan strategis, diskusi sembilan komisi, serta berbagi praktik baik daerah.

“Kami berharap hasil konsolidasi ini dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah serta mitra pembangunan,” pungkasnya. (*)