Soal MBG, Pemkab Siak Fokus Dapur 3T dan Serapan Pangan Lokal
Pemkab Siak mempercepat pelaksanaan program MBG dengan fokus pada wilayah 3T, kesiapan dapur, serta pemanfaatan hasil pangan lokal.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Siak fokus percepat dapur MBG di wilayah 3T.
- Program dorong pemanfaatan hasil pertanian lokal untuk kebutuhan pangan.
- Sebanyak 56 dari 98 dapur MBG telah beroperasi di Siak.
RIAUCERDAS.COM, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada operasional dapur di wilayah terpencil serta optimalisasi rantai pasok pangan lokal.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Syamsurizal di Ruang Rapat Sri Indrapura, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut melibatkan perwakilan Badan Gizi Nasional, perangkat daerah, hingga para camat guna memastikan kesiapan pelaksanaan program strategis nasional tersebut di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Syamsurizal menegaskan pentingnya percepatan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T seperti Sungai Mandau, Kandis, dan pesisir Siak agar manfaat program dapat dirasakan merata.
“Kami kira, percepatan operasional Dapur di daerah terluar dan tertinggal sangat diharapkan, mengingat anak-anak yang tinggal di pelosok pedalaman Sungai Mandau, Kandis dan Pesisir Siak mereka ingin juga tersentuh MBG ini,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta pelaporan berkala kepada pemerintah pusat, mengingat program ini membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi rutin.
“Ini program yang harus kita kawal bersama. Kita perlu data yang jelas, karena kita punya tugas dan tanggung jawab per tiga bulan sekali untuk dilaporkan ke Kementerian,” terang Syamsurizal.
Berdasarkan pemaparan teknis, dari total 98 dapur yang direncanakan, sebanyak 56 dapur telah beroperasi, sementara 20 lainnya masih dalam tahap penyelesaian, termasuk beberapa di wilayah 3T yang masih dipersiapkan.
Wakil Bupati juga meminta perangkat daerah seperti Baperida dan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan pemetaan kebutuhan hingga tingkat desa, termasuk mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal yang dapat mendukung operasional dapur MBG.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan serapan hasil pertanian lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta segera menyiapkan data penerima manfaat, termasuk peserta didik, balita, dan ibu hamil, melalui integrasi data dari posyandu dan fasilitas kesehatan.
Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian, dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup agar limbah dapat dimanfaatkan secara produktif.
“Dalam waktu yang ditentukan, saya minta sudah ada hasil konkret. Saya tidak mau ini hanya diskusi saja, semua harus saling berkoordinasi. Setidaknya kita harus sudah mulai berjalan," tandasnya. (*)
