Kemenag Kawal Data 15,6 Juta Santri dan Siswa Madrasah untuk Program MBG
Kementerian Agama menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis dengan memperkuat tata kelola data penerima manfaat. Sebanyak 15,6 juta santri dan siswa madrasah menjadi basis sasaran program yang memerlukan integrasi data agar penyaluran tepat sasaran.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Kemenag mengawal data 15,6 juta santri dan siswa madrasah untuk Program MBG.
- Klasifikasi penerima manfaat diusulkan disederhanakan menjadi “Santri” dan “Non-Santri”.
- Program MBG diprioritaskan untuk wilayah rawan pangan dan daerah dengan stunting tinggi.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan mengawal penguatan dan integrasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran bagi 15,6 juta santri dan siswa madrasah di seluruh Indonesia.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
Turut hadir Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi.
Syafi’i menegaskan, Kemenag memiliki basis penerima manfaat yang besar dalam program MBG, sehingga akurasi data menjadi elemen penting agar kebijakan berjalan efektif di lapangan.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung dan sangat membutuhkan program MBG. Ini bukan sekadar dukungan administratif, tetapi kebutuhan riil di lapangan agar peserta didik di madrasah dan pesantren memperoleh asupan gizi yang lebih baik,” ujar Syafi’i.
Menurut dia, Kemenag kini tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag untuk meningkatkan akurasi, konsistensi, dan sinkronisasi data dengan kementerian maupun lembaga lain.
“Kami sedang berproses menyatukan dan merapikan sistem data agar lebih akurat, terintegrasi, dan mudah disinergikan. Dengan data yang semakin baik, intervensi program juga akan semakin tepat,” lanjutnya.
Selain pembenahan data, Kemenag juga mengusulkan penyederhanaan klasifikasi penerima manfaat untuk meminimalkan tumpang tindih data antara siswa madrasah dan santri pesantren.
“Lebih dari 30 persen siswa madrasah adalah santri yang tinggal di pesantren. Karena itu, kami mengusulkan pendekatan klasifikasi yang lebih sederhana, yakni ‘Santri’ dan ‘Non-Santri’, agar pengukuran capaian program menjadi lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih,” kata dia.
Ia menambahkan, implementasi program di lingkungan pesantren harus dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan kondisi masing-masing lembaga, terutama yang memiliki jumlah santri besar atau keterbatasan sarana.
“Pesantren pada prinsipnya sangat terbuka dan membutuhkan program ini. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan kontekstual akan sangat membantu agar program MBG dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Syafi’i menyebut dukungan pemenuhan gizi di pesantren merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan generasi muda.
“Pesantren memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter dan penguatan generasi muda. Penguatan gizi bagi santri akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan mereka,” imbuhnya.
Sementara Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menilai integrasi data lintas sektor menjadi kunci agar program MBG lebih terarah dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Kami membutuhkan data yang terintegrasi agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran. BGN berperan sebagai pengguna data yang bersinergi dengan seluruh wali data dari kementerian terkait,” ujarnya.
Program MBG, kata Sony, diprioritaskan untuk wilayah rawan pangan dan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang bersifat dinamis.
“Data kelompok ini terus bergerak, sehingga diperlukan kolaborasi dan mekanisme pembaruan data yang berkelanjutan agar intervensi program benar-benar tepat sasaran,” ujar Ratu Ayu Isyana.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menambahkan, intervensi berbasis data akan membantu pemerintah memprioritaskan wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan.
“Pendekatan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan wilayah dan kelompok yang membutuhkan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal,” ungkapnya. (*)
