Hardiknas 2026 Jadi Alarm Kualitas Pendidikan

Peringatan Hardiknas 2026 dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan momentum mengevaluasi kualitas pendidikan, kesenjangan wilayah, dan kesiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Hardiknas 2026 Jadi Alarm Kualitas Pendidikan
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie. (Sumber: uinjkt.ac.id)

RINGKASAN BERITA: 

  • Hardiknas 2026 jadi momentum evaluasi kualitas pendidikan nasional
  • Kesenjangan wilayah dan disrupsi teknologi jadi tantangan utama
  • Pendidikan harus seimbang antara kompetensi, karakter, dan nilai.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dipandang sebagai pengingat serius atas masih besarnya pekerjaan rumah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di tengah kesenjangan kualitas dan tantangan global yang semakin kompleks.

Hal ini disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, yang menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk menata ulang strategi pembangunan sumber daya manusia.

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Hardiknas tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam pendidikan.

Menurut Tholabi, konsep partisipasi tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang memungkinkan kolaborasi nyata lintas sektor.

“Partisipasi semesta bukan sekadar jargon normatif. Ia harus diterjemahkan dalam desain kebijakan yang memungkinkan keterlibatan nyata, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas keagamaan,” ujarnya dikutip dari laman UIN Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Ia menilai bahwa selama dua dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan.

Namun, peningkatan kualitas yang berkeadilan masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Tholabi menekankan bahwa mutu pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, etika, serta kemampuan adaptasi.

Dalam hal ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara dinilai tetap relevan sebagai landasan pendidikan nasional.

“Pendidikan yang memerdekakan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang utuh, yakni yang memiliki daya pikir, daya rasa, dan daya cipta,” ujar Tholabi.

Ia mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, mulai dari disrupsi teknologi yang berpotensi menciptakan kesenjangan baru, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Sekolah di perkotaan dinilai lebih siap menghadapi perubahan, sementara daerah tertinggal masih terkendala infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya relevansi kurikulum yang tidak semata mengikuti kebutuhan industri jangka pendek.

“Jika pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, kita berisiko kehilangan kapasitas sebagai bangsa pencipta. Inovasi justru lahir dari fondasi keilmuan yang kuat, termasuk ilmu-ilmu dasar dan humaniora,” tuturnya.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembentukan kepemimpinan intelektual.

Kampus, menurutnya, harus tetap menjaga independensi akademik sekaligus membangun ekosistem riset yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Tholabi juga menekankan bahwa menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM menjadi faktor penentu.

Bonus demografi hanya akan memberikan manfaat jika diimbangi dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata.

Ia merinci tiga prioritas utama, yakni peningkatan kualitas guru, transformasi kurikulum yang adaptif berbasis nilai kebangsaan, serta pemerataan akses teknologi pendidikan secara inklusif.

Menurutnya, pendidikan juga harus melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi memiliki kepekaan sosial dan spiritual.

“Indonesia Emas tidak cukup dibangun oleh manusia yang pintar, tetapi oleh manusia yang memiliki orientasi nilai. Tanpa itu, kemajuan justru bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Hardiknas seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, bukan sekadar peringatan seremonial tahunan.

Keterlibatan semua pihak dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pendidikan.

“Pendidikan adalah kerja peradaban. Ia tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi, tetapi harus diwariskan sebagai komitmen lintas zaman,” terang dia.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, ia tetap optimistis pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih baik dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kerja nyata dari seluruh pihak.

“Harapan kita sederhana, tetapi mendasar: pendidikan Indonesia mampu melahirkan manusia merdeka yang berdaya saing global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa,” tutupnya. (*)