Mensos: Sekolah Rakyat Khusus untuk Anak Miskin Ekstrem, Tak Boleh Ada Titipan Siswa

RINGKASAN BERITA:

• Mensos menegaskan Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan anak putus sekolah berdasarkan data kesejahteraan yang valid.
• Gus Ipul melarang keras praktik titipan siswa, jual beli kursi, maupun pungutan dalam proses penerimaan peserta didik.
• Orang tua peserta didik mengaku program Sekolah Rakyat memberi harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan mereka yang terancam atau telah putus sekolah.

Karena itu, proses penerimaan peserta didik dalam program tersebut harus berlangsung secara transparan dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Penegasan tersebut disampaikan Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka, Rumbai, Kota Pekanbaru, Minggu (14/6/2026).

Dalam kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan para orang tua calon peserta didik sekaligus meninjau pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen perlindungan sosial untuk memastikan anak-anak dari kelompok masyarakat paling rentan tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.

Program Sekolah Rakyat ini, tuturnya, memang digagas langsung oleh Presiden untuk menampung anak-anak dari keluarga dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan turun langsung ke lapangan untuk menjangkau, melakukan verifikasi, dan memastikan apakah calon siswa tersebut layak diterima berdasarkan indikator desil kesejahteraannya.

Ia menjelaskan, sasaran utama program tersebut mencakup anak-anak yang belum pernah bersekolah, peserta didik yang berisiko putus sekolah akibat kendala ekonomi, hingga mereka yang telah terhenti pendidikannya dan membutuhkan kesempatan untuk kembali belajar.

Untuk menjamin program berjalan sesuai tujuan, Mensos menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi penerimaan siswa.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuka ruang bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Saya tegaskan, tidak boleh ada praktik jual beli kursi, tidak boleh ada pungutan bayar-membayar, dan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun. Menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati maupun wali kota juga tidak boleh titip. Semuanya harus murni berdasarkan data kemiskinan yang valid," kata dia.

Selain memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, Gus Ipul juga meminta seluruh tenaga pendidik dan pengelola Sekolah Rakyat mengedepankan pendekatan yang humanis dalam proses pembelajaran.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus dibangun dengan empati, kasih sayang, dan perhatian terhadap kondisi psikologis peserta didik.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos turut menyaksikan penampilan minat dan bakat yang ditampilkan oleh peserta didik SRMP 3 Pekanbaru dan SRMA 31 Pekanbaru.

Ia mengaku terkesan dengan perubahan positif yang ditunjukkan para siswa selama mengikuti program.

"Melalui pemantauan kami selama 11 bulan proses pembelajaran berlangsung di kelas, perkembangannya sangat luar biasa dan menunjukkan banyak perubahan perilaku yang positif. Anak-anak didik kini tampil jauh lebih percaya diri, lebih disiplin, kondisi fisiknya lebih sehat, dan yang terpenting mereka memiliki daya juang serta semangat yang jauh lebih besar untuk mengejar cita-citanya," katanya.

Mensos juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.

Menurutnya, keberhasilan program tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Program Sekolah Rakyat ini dapat berjalan dengan sukses atas dukungan penuh dari Pemprov Riau di bawah kepemimpinan bapak Gubernur serta jajaran Pemko Pekanbaru. Ini adalah wujud kolaborasi antarpemerintah yang sangat baik, di mana penyediaan fasilitas lahan dan tempat berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sementara seluruh pembiayaan operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN," tutupnya.

Respon Positif Orang Tua

Program Sekolah Rakyat juga mendapat respons positif dari para orang tua peserta didik.

Salah satunya Ratna Yurnita, warga Pekanbaru yang mendaftarkan putrinya, Cahaya Marlina, ke SRMP 3 Pekanbaru.

Ratna mengaku kondisi ekonomi keluarga membuatnya sempat pesimistis dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sejujurnya Pak, saya terpaksa harus berjuang keras menghidupi anak-anak sendirian di Pekanbaru karena sudah lama berpisah dari ayah mereka," tuturnya.

Dengan penghasilan yang tidak seberapa dan tidak menentu, Ratna merasa sangat mustahil bisa membiayai dan menyekolahkan anaknya hingga tuntas karena keterbatasan biaya operasional sehari-hari.

Testimoni serupa disampaikan Nurmaida, orang tua dari Salsabila, siswi aktif SRMP 3 Pekanbaru.

Ia menilai pola pendidikan dan pembinaan karakter di Sekolah Rakyat telah membantu meningkatkan kepercayaan diri putrinya yang sebelumnya dikenal sangat pemalu.

"Dulu anak saya, Salsabila, itu karakternya sangat pemalu dan hampir tidak pernah mau berbaur dengan teman-teman sebayanya karena kami tidak punya rumah pribadi dan terpaksa menumpang hidup di sebuah gubuk kecil di atas tanah milik orang lain, sehingga anak saya sering merasa minder dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar," kenangnya.

Kisah para orang tua tersebut menjadi gambaran bagaimana Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga memberi harapan baru bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. (*)