Akademisi Soroti Krisis Etika Politik Global, Singgung Konflik Gaza hingga Unilateralisme
Akademisi UMY menilai krisis etika politik global semakin nyata, terlihat dari konflik Gaza hingga unilateralisme negara besar. Ia mengajak kembali pada nilai etika Islam sebagai rujukan moral politik internasional.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Akademisi UMY menyoroti melemahnya etika dalam politik global.
- Konflik Gaza dan unilateralisme negara besar jadi contoh utama.
- Nilai Piagam Madinah dinilai relevan sebagai model etika politik.
RIAUCERDAS.COM - Krisis etika dalam politik internasional dinilai semakin menguat di tengah konflik global dan kebijakan sepihak negara besar.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al-Fadhat, menilai lemahnya komitmen terhadap norma internasional terlihat dari berbagai dinamika geopolitik belakangan ini.
Pernyataan itu disampaikan Faris dalam tausiyah Kajian Ramadan di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY.
Ia mengawali refleksi dengan mempertanyakan keberadaan etika dalam praktik politik global.
Menurutnya, terdapat kontradiksi antara kesepakatan internasional dan realitas di lapangan.
Salah satu contoh yang disorot adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, yang terus menelan korban jiwa meski berbagai kesepakatan gencatan senjata telah dicapai.
Faris menilai kesepakatan damai yang dimediasi sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Qatar, tidak selalu dipatuhi secara konsisten.
Ia juga menyoroti lemahnya respons komunitas internasional terhadap pelanggaran kesepakatan.
“Dalam politik internasional ada kesepakatan bilateral maupun multilateral. Tetapi ketika kesepakatan itu dilanggar dan tidak ada respons yang konsisten, kita patut bertanya, apakah masih ada rambu etika yang dijaga?” kata dia dikutip dari situs UMY, Jumat (20/2/2026).
Fenomena lain yang disoroti adalah kecenderungan unilateralisme negara besar.
Guru Besar bidang Ekonomi Politik Internasional UMY itu menilai kebijakan luar negeri Amerika Serikat menunjukkan jarak dari komitmen multilateralisme, termasuk dalam relasinya dengan sejumlah negara dan organisasi internasional seperti PBB.
Menurut Faris, dominasi kepentingan nasional di atas norma bersama membuat tatanan global berbasis aturan semakin rapuh.
Pendekatan ini sering dijelaskan melalui perspektif realisme, di mana negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri.
“Banyak orang kemudian percaya bahwa politik, termasuk di level global, memang tidak mengenal etika. Yang ada hanya kepentingan,” tambahnya.
Dalam refleksi Ramadan, Faris mengajak umat Islam melihat kembali nilai etika politik dalam ajaran Islam.
Ia mencontohkan diplomasi Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah atau Constitution of Medina sebagai model kesepakatan lintas kelompok yang dibangun di atas keadilan dan empati.
“Piagam Madinah menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat yang majemuk dan penuh potensi konflik, kesepakatan bersama bisa dibangun di atas keadilan, kejujuran, empati, dan ketakwaan,” jelas Faris.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk menjawab krisis etika politik global saat ini.
Momentum Ramadan dinilai penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan, baik di tingkat pribadi, nasional, maupun internasional. (*)
