Bupati Siak Minta Dapur MBG Prioritaskan Produk UMKM Lokal

RINGKASAN BERITA:

• Bupati Siak meminta dapur program MBG memprioritaskan bahan baku dari UMKM lokal.

• Kabupaten Siak memiliki sekitar 1.568 UMKM di sektor pertanian dan perikanan.

• Saat ini terdapat 56 dapur SPPG MBG di Siak dengan potensi perputaran ekonomi hingga puluhan miliar rupiah.

RIAUCERDAS.COM, SIAK - Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong memprioritaskan bahan baku dari hasil pertanian, perikanan, serta produk UMKM lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak.

Hal tersebut disampaikan Afni dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG yang digelar di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).

Menurut Afni, hingga saat ini belum ada dapur SPPG MBG di Siak yang membeli bahan baku dari hasil pertanian lokal secara optimal.

Padahal Kabupaten Siak memiliki sekitar 1.568 UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan.

“Tujuan utama Presiden dalam program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Jika SPPG lebih banyak belanja di Pekanbaru dan hanya sedikit belanja di Siak, tentu sangat kita sesalkan,” kata Afni.

Ia menjelaskan sebagian besar UMKM di Kabupaten Siak bergerak di sektor pertanian, sementara sebagian lainnya di bidang peternakan.

Saat ini terdapat 56 dapur SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Siak.

Afni berharap seluruh dapur tersebut dapat menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku maupun produk makanan.

“Ambil dulu produk UMKM, cari UMKM lokal, bina mereka dan yayasan kolaborasi dengan dinas kami. Kami yang akan carikan UMKM-nya,” ujarnya.

Afni juga menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Siak untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak.

Ia menegaskan Pemkab Siak siap mengalokasikan dukungan anggaran untuk memastikan program tersebut berjalan optimal.

“Saya akan konsen pada MBG. Kami akan terus mengawal dan melaporkan pelaksanaannya ke pusat, serta menjaga kualitas program ini dengan mengaktifkan semua puskesmas dan memperkuat peran ahli gizi,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Afni juga menyoroti menu MBG selama bulan Ramadan yang dilaporkan hanya berupa kacang polong, kacang goreng, pisang, dan brownies.

Menurutnya, menu tersebut seharusnya dapat diolah menjadi makanan yang lebih sesuai untuk kebutuhan gizi anak-anak, khususnya bagi peserta didik di tingkat PAUD.

“Saya mendapat laporan menu yang diberikan kepada anak-anak PAUD hanya berupa kacang-kacangan seperti kue hari raya. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih baik untuk anak-anak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar pelaku UMKM di Siak bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk mendapatkan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurutnya, dengan jumlah UMKM yang cukup besar, dukungan modal menjadi penting agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dapur SPPG yang cukup tinggi.

Ia mencontohkan, satu dapur SPPG dapat membutuhkan hingga 2.500 porsi produk makanan setiap hari, sehingga diperlukan kapasitas produksi yang memadai.

Selain itu, UMKM juga didorong untuk mengembangkan produk makanan yang lebih menarik, seperti bakso ikan atau makanan khas Siak yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

“Disinilah kami berharap pemerintah daerah dapat mengarahkan perbankan agar memberikan akses KUR kepada UMKM untuk menambah modal usaha,” tutur dia.

Syartiwidya menambahkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Ia menyebut setiap dapur SPPG dapat melibatkan sekitar 50 tenaga kerja, sehingga keberadaan program tersebut juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Selain itu, perputaran dana program MBG di Kabupaten Siak juga dinilai cukup besar.

“Jika satu SPPG mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 56 dapur berarti ada sekitar Rp56 miliar yang beredar di Siak. Dana ini diharapkan tidak keluar dari daerah,” ungkap dia. (*)