Riau Butuh Rp24,7 Triliun untuk Jalan Provinsi, Forum DPR RI Dapil Riau Diharapkan Perkuat Dukungan Pusat

RINGKASAN BERITA:

• Pemprov Riau mengungkap kebutuhan anggaran sekitar Rp24,7 triliun untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi.
• Forum DPR RI Asal Dapil Riau dibentuk untuk memperkuat perjuangan program dan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat.
• Prioritas pembangunan yang didorong meliputi konektivitas wilayah, pengendalian banjir, kawasan industri, serta pembangunan pesisir dan perbatasan.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu alasan penting dibentuknya Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai proyek strategis di Riau dapat semakin diperkuat.

Peluncuran forum berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin (8/6/2026), dan diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dengan anggota DPR RI asal Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan meskipun sejumlah indikator pembangunan daerah telah berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu ditangani bersama.

Menurutnya, persoalan yang masih menjadi perhatian meliputi kesenjangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, pengurangan angka pengangguran, hingga penguatan konektivitas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

SF Hariyanto menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam aspek pendanaan.

Program tersebut mencakup pembangunan konektivitas wilayah pesisir dan perbatasan, peningkatan jalan strategis, pengendalian banjir di Pekanbaru dan Dumai, serta pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sektor unggulan.

"Percepatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran infrastruktur jauh melebihi kemampuan APBD daerah. Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp24,7 triliun," tutur SF Hariyanto.

Selain menjadi sarana komunikasi, forum tersebut juga diharapkan mampu menyatukan berbagai usulan pembangunan daerah sehingga lebih terarah dalam proses pengawalan di tingkat nasional.

Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menilai pembentukan Forum DPR RI Asal Dapil Riau merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat yang bertugas di Senayan.

Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan daerah akan lebih mudah diperjuangkan apabila disampaikan secara terintegrasi dan didukung sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan.

"Melalui forum ini, kita memiliki ruang yang lebih baik untuk menyerap dan mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar dapat terakomodasi dalam program-program pemerintah pusat," terangnya.

Karmila menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Provinsi Riau tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan langkah konkret dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Riau.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau," tandasnya. (*)