Pemko Pekanbaru Target Tagih 60 Persen Tunggakan PKB Rp159 Miliar, Kader PKK Dikerahkan Door to Door
Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan penagihan hingga 60 persen dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp159 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Pemko memberdayakan ratusan kader PKK yang akan mendatangi rumah wajib pajak secara langsung.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemko Pekanbaru menargetkan penagihan hingga 60 persen dari tunggakan PKB yang mencapai Rp159 miliar.
- Sebanyak 393 ribu kendaraan di Pekanbaru tercatat masih menunggak pajak kendaraan bermotor.
- Ratusan kader PKK diterjunkan untuk mendatangi rumah wajib pajak secara langsung guna melakukan pendataan dan edukasi perpajakan.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan strategi jemput bola dengan mengerahkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk mendatangi rumah warga yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah ini dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan data ratusan ribu kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
Data tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).
Penyerahan dokumen itu menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan sektor pajak kendaraan.
Berdasarkan data yang diserahkan, terdapat sekitar 393 ribu kendaraan di Kota Pekanbaru yang tercatat menunggak PKB pada 2025.
Nilai total tunggakan tersebut mencapai Rp159 miliar.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto meminta Pemko Pekanbaru segera mengambil langkah konkret untuk mendorong para pemilik kendaraan melunasi kewajibannya.
"Sudah kita serahkan dokumennya. Dan kita minta Pemko Pekanbaru segera bergerak, mengejar pemilik kendaraan agar segera membayarkan pajaknya. Supaya PAD bisa kita tingkatkan, karena ini jumlahnya cukup banyak," ujar SF Hariyanto.
Ia menilai potensi penerimaan dari tunggakan pajak tersebut cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.
"Total tunggakannya mencapai Rp159 miliar, kalau setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko kan lumayan dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan optimistis mampu meningkatkan realisasi pembayaran tunggakan pajak kendaraan dengan target pencapaian hingga 60 persen.
Menurutnya, pendekatan persuasif melalui kader PKK dinilai lebih efektif dibandingkan melakukan penindakan langsung di lapangan.
"Jadi kami melihat, bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat," ujar Agung.
Program tersebut digagas bersama Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A.
Para kader nantinya akan melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan daerah.
Sebagai persiapan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1 telah menggelar pembekalan dan sosialisasi kepada para kader selama dua hari pada 25–26 Mei 2026.
Dari hasil pembekalan tersebut, sebanyak 389 kader PKK dari lima kecamatan menyatakan siap terlibat dalam program penagihan dan edukasi pajak.
Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Kota Pekanbaru, Fitri Wulandari, mengatakan para kader tidak hanya mengimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, tetapi juga melakukan pendataan terhadap objek pajak di lingkungan masing-masing.
"Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan," kata Fitri.
Adapun sebaran kader yang terlibat meliputi 34 orang di Kecamatan Pekanbaru Kota, 35 kader di Kecamatan Lima Puluh, 34 kader di Kecamatan Sail, 155 kader di Kecamatan Tenayan Raya, dan 51 kader di Kecamatan Kulim.
Diapresiasi Plt Gubernur Riau
SF Hariyanto turut memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas melalui kader PKK menjadi langkah yang efektif untuk menjangkau wajib pajak secara langsung.
"Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Bagaimana Pemko Pekanbaru dapat memberdayakan kader PKK untuk menjemput bola, mendata langsung ke lapangan mengenai masyarakat mana saja yang masih menunggak PBB dan PKB di lingkungan tempat tinggal mereka," kata SF Hariyanto. (*)
