MBG Bidik 82,9 Juta Penerima, Pakar Minta Diintegrasikan dengan Layanan Kesehatan Primer
Pemerintah memperluas sasaran Program Makan Bergizi Gratis hingga 82,9 juta penerima, dengan fokus ibu hamil dan balita. Namun pakar UGM menegaskan, tanpa integrasi kuat dengan layanan kesehatan primer, program ini berisiko tidak optimal menurunkan stunting.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima dengan prioritas ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun
- Pakar UGM menilai MBG harus terintegrasi dengan layanan Kesehatan Primer
- Keamanan pangan dan pengawasan menjadi kunci agar kelompok rentan benar-benar terlindungi
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - encana pemerintah memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.
Target 82,9 juta penerima manfaat, dengan prioritas ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun, dinilai strategis untuk menekan stunting, tetapi membutuhkan kesiapan sistem layanan kesehatan yang kuat.
Dosen dan peneliti Program Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer FK-KMK UGM, dr Fitriana Murriya Ekawati PhD, menilai perluasan MBG seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai program bantuan pangan, melainkan terhubung langsung dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah berjalan.
“Program ini berpotensi menjadi pintu masuk penguatan layanan primer. Jika terintegrasi dengan pelayanan antenatal, postnatal, dan pemantauan balita di Posyandu serta Puskesmas, dampaknya tidak hanya pada asupan gizi, tetapi juga pada pencegahan masalah kesehatan jangka panjang,” ujarnya dilansir dari portal UGM.
Menurut Fitriana, periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan fase paling menentukan bagi tumbuh kembang anak.
Kekurangan gizi pada masa ini dapat memicu stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatkan risiko penyakit di usia dewasa.
Ia menilai kebijakan memperluas MBG ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencerminkan pergeseran pendekatan pemerintah, dari intervensi terbatas menjadi upaya pemenuhan gizi yang lebih menyeluruh.
Namun keberhasilannya, kata dia, sangat bergantung pada detail pelaksanaan di lapangan.
“Tidak cukup hanya membagikan makanan. Program ini harus berjalan terintegrasi dengan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, edukasi pengasuhan, serta praktik pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga,” jelasnya.
Fitriana juga menyoroti aspek kesiapan sistem, terutama terkait keamanan pangan.
Kasus keracunan yang sempat terjadi pada pelaksanaan MBG tahun lalu menunjukkan pentingnya pengawasan ketat, mengingat sasaran program merupakan kelompok paling rentan.
Dalam konteks ini, ia menilai Puskesmas memiliki peran strategis, mulai dari edukasi keluarga, pemantauan kesehatan ibu dan anak, hingga deteksi dini kejadian tidak diinginkan.
“Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer dan integrasi dengan surveilans keamanan pangan menjadi kunci agar perlindungan terhadap ibu hamil dan balita benar-benar optimal,” tegasnya.
Untuk mengukur keberhasilan MBG, Fitriana mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka stunting.
Indikator lain seperti status kesehatan ibu, penurunan anemia, peningkatan ASI eksklusif dan MPASI yang tepat, hingga mutu pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian.
“Keamanan pangan tanpa kejadian keracunan, kepatuhan standar layanan, serta meningkatnya literasi gizi keluarga harus menjadi indikator penting. Mutu dan keselamatan sama pentingnya dengan jumlah penerima,” katanya.
Ia merekomendasikan agar MBG diposisikan sebagai bagian dari paket intervensi promotif dan preventif berbasis keluarga, dengan melibatkan kader kesehatan, lintas sektor, serta pemanfaatan data Puskesmas untuk pemantauan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, MBG tidak hanya memberi makanan, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan sistem kesehatan primer dalam jangka panjang,” pungkasnya. (*)
