Ekonom : Konflik AS–Israel dan Iran Berpotensi Tekan Perdagangan Global dan Biaya Energi Indonesia

RINGKASAN BERITA:

• Konflik AS–Israel dan Iran meningkatkan risiko di Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.

• Indonesia berpotensi terdampak melalui kenaikan biaya impor energi, premi asuransi kapal, dan biaya logistik global.

• Ekonom menyarankan pemerintah memperkuat diversifikasi energi, cadangan strategis, dan kerja sama regional ASEAN.

RIAUCERDAS.COM - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan global.

Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia serta meningkatkan biaya logistik internasional, yang pada akhirnya berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, S.E., MIDEC., Ph.D., mengatakan situasi perdagangan global saat ini menunjukkan gejala fragmentasi geopolitik yang semakin nyata.

“Saat ini kita berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang nyata. Eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran membuat persepsi risiko di Selat Hormuz meningkat, padahal sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut,” ujarnya seperti dikutip dari laman UMY, Minggu (8/3/2026).

Menurut Dyah, dampak konflik tersebut bagi Indonesia memang tidak terjadi secara langsung, namun dapat dirasakan melalui kenaikan biaya energi dan logistik internasional.

Hal ini dipicu oleh meningkatnya premi asuransi kapal serta potensi gangguan pada jalur pelayaran strategis.

“Bagi Indonesia, dampaknya memang tidak langsung, tetapi dapat terasa melalui kenaikan premi asuransi kapal dan biaya energi,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah biasanya memengaruhi negara berkembang melalui kenaikan harga energi serta gangguan pada rute perdagangan global.

Jika biaya transportasi dan energi meningkat, tekanan terhadap perekonomian domestik akan semakin besar.

“Jika jalur seperti Selat Hormuz terganggu atau premi perang meningkat, maka biaya impor bahan bakar Indonesia akan ikut naik. Dampaknya dapat memicu inflasi energi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini merupakan supply-side shock yang biasanya paling dirasakan oleh negara berkembang,” kata Dyah.

Dari sisi neraca perdagangan, dampak konflik juga dapat muncul dalam jangka pendek.

Lonjakan harga minyak dan gas akibat ketidakpastian pasokan dari kawasan Teluk berpotensi meningkatkan nilai impor energi Indonesia.

“Dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak atau gas akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari kawasan Teluk dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia. Hal ini berpotensi menekan surplus neraca dagang yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Namun dalam jangka panjang, konflik geopolitik juga dapat memicu perubahan pola rantai pasok global.

Negara-negara maju cenderung memindahkan basis produksi ke negara yang dianggap lebih stabil melalui strategi relokasi industri.

Selain sektor energi, beberapa komoditas strategis juga dinilai rentan terdampak oleh konflik di kawasan Timur Tengah.

Gangguan pada jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik bagi industri di berbagai negara.

“Komoditas yang paling rentan adalah minyak, LNG, dan pupuk berbasis gas. Jika kapal harus menghindari rute yang berisiko di kawasan Hormuz atau Laut Merah, maka jalur pelayaran menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman meningkat. Kondisi ini dapat mengganggu stok bahan baku industri di Indonesia,” tandasnya.

Dyah juga mengingatkan bahwa ketidakpastian global dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah serta tingkat inflasi domestik.

Dalam kondisi konflik meningkat, investor biasanya cenderung memindahkan aset ke instrumen yang lebih aman.

Untuk menghadapi situasi tersebut, ia menyarankan pemerintah memperkuat strategi mitigasi ekonomi, termasuk diversifikasi energi dan pasar perdagangan, peningkatan cadangan strategis seperti BBM dan pangan, serta penguatan diplomasi ekonomi.

“Indonesia juga dapat memanfaatkan kerja sama regional seperti ASEAN untuk membuka jalur perdagangan alternatif,” tegas Dyah. (*)