Penyaluran Menu MBG Berhenti Saat Lebaran Idulfitri
Saat lebaran Idulfitri nanti, layanan MBG bakal ikut libur sampai sekolah masuk kembali. Hanya saja, di hari terakhir menu MBG bakal diberikan secara binding untuk tiga hari ke depan.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Kepala KPPG Pekanbaru menerima keluhan dari sejumlah pihak terkait menu MBG selama ramadan. Teguran langsung diberikan kepada pihak SPPG bila ada keluhan.
- Saat lebaran Idulfitri, penyaluran menu MBG juga akan diliburkan. Namun, di hari terakhir masuk sekolah, bakal diberikan menu MBG secara binding untuk tiga hari.
- Seluruh SPPG wajib memiliki SLHS. Bila tidak, operasional SPPG akan dihentikan sementara
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, S.T.P., M.Si mengakui menerima keluhan langsung terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ramadan.
Keluhan itu didapat langsung dari wali murid, kepala sekolah bahkan kepala daerah. Setelah menerima keluhan, ia menyebut langsung menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menunya dikeluhkan.
“Kemas dengan bagus. Jangan penyok sampai ke penerima. Binding-nya juga maksimal dua hari untuk Jumat dan Sabtu. Jangan sampai tiga hari,” tutur dia.
Hal tersebut disampaikan wanita yang akrab disapa Widya ini di sela pelaksanaan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, pada 4-5 Maret.
Selama ramadan, pemberian MBG juga dilakukan setiap hari. Kecuali ada permintaan khusus pihak sekolah. “Kalaupun minta, itu pun tetap di batas dua hari. Tidak boleh tiga hari,” katanya.
Alasannya, pihak KPPG ingin kualitas menu MBG yang disampaikan kepada penerima tetap layak. Dia menilai, bila sudah ditumpuk dalam tiga hari, biasanya kondisi sudah tidak layak lagi.
Sementara, saat lebaran Idulfitri nanti, layanan MBG bakal ikut libur sampai sekolah masuk kembali.
Hanya saja, di hari terakhir menu MBG bakal diberikan secara binding untuk tiga hari ke depan. “Bila sekolah berakhir tanggal 17, maka nanti menu diberikan untuk tanggal 17, 18 dan 19 Maret,” terangnya.
Namun, terkait tanggal pasti kapan libur sekolah dimulai, Widya masih menunggu komunikasi dengan pihak terkait.
Layanan Pengaduan
Widya juga tidak menampik masih ada masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana mengadukan kondisi menu MBG. Padahal, program MBG sebenarnya sudah memiliki saluran layanan pengaduan.
“Kami mengimbau, silakan adukan ke kami langsung. Kami akan langsung evaluasi, bahkan langsung tegur SPPG-nya,” tutur Widya.
Apabila dalam temuan infrastruktur SPPG tidak memadai, yayasan dan mitra juga bakal ditegur langsung agar memperbaikinya.
Jumlah SPPG
Saat ini, di Riau jumlah SPPG yang telah berjalan sudah 94 persen dari 677 unit. Artinya, sudah 623 SPPG yang telah dinyatakan beroperasional.
Targetnya, menjelang pertengahan tahun atau paling lambat akhir 2026, semua SPPG sudah beroperasi. Termasuk di daerah terpencil.
Widya juga menyebut masih ada potensi penambahan SPPG seiring adanya penambahan penerima manfaat. Seperti tenaga pendidik, lansia, anak yang tidak sekolah dan golongan disabilitas.
Sementara, terkait SPPG yang telah beroperasi, Widya mengakui masih ada yang belum memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Padahal SLHS menjadi syarat yang wajib dimiliki SPPG.
“Harusnya, begitu (SPPG) berdiri harus langsung mengajukan SLHS. Tapi mungkin ada yang lupa. Untuk kondisi ini, maka operasionalnya bakal diberhentikan sementara,” kata Widya.
Bagi SPPG yang tidak memiliki SLHS setelah satu bulan beroperasi akan di-suspend atau penghentian sementara.
Ketika terjadi penghentian sementara, penyaluran MBG kepada penerima manfaat otomatis berhenti.
“Nanti kalau dialihkan ke SPPG lain, akan susah lagi pengaturannya,” ujar Widya. Apalagi, tiap SPPG kuotanya 3.000 penerima manfaat. Bila kuota SPPG yang di-suspend dialihkan, tentu akan berlebih.
Sekarang, tambahnya, ada 42 SPPG di Indonesia yang di-suspend. Tapi lebih terkait infrastruktur.
Dari 42 itu, dua di antaranya ada di Riau. Satu SPPG tidak memiliki IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, dan satu lagi IPAL-nya tidak benar. “Jadi di-suspend dulu sampai menyelesaikan pembangunannya,” kata dia.
Harus Transparan
Widya juga menegaskan, SPPG harus transparan terhadap menu, harga dan kondisi infrastrukturnya. Terkait transparansi harga, KPPG sudah terus menekankan agar harga setiap menu harus dijelaskan. Dia mengakui, langkah ini sudah mulai dilakukan SPPG di Riau meski belum semua melaksanakannya.
“SPPG harus berani menunjukkan menunya apa. Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi di sini. Tidak ada penyelewengan anggaran di sini,” tegas Widya. (*)
