Surat Palsu Catut BKPP Bengkalis Beredar, Kepala Sekolah Diminta Waspada
Surat palsu yang mengatasnamakan BKPP Kabupaten Bengkalis beredar dan menyasar kepala sekolah SD, SMP, hingga TK. BKPP memastikan dokumen tersebut tidak resmi dan mengimbau ASN tidak menanggapi permintaan data melalui kontak tidak sah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
-
Surat palsu catut nama BKPP Bengkalis beredar dan menyasar kepala sekolah.
-
Dokumen memuat nomor kontak pribadi yang dipastikan tidak resmi.
-
BKPP imbau ASN segera melapor dan tidak menanggapi permintaan data ilegal
RIAUCERDAS.COM, BENGKALIS - Aksi penipuan dengan modus surat palsu yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis kembali terjadi.
Dokumen fiktif tersebut beredar luas dan menyasar sejumlah kepala sekolah SD, SMP, hingga TK, memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik.
Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat dimaksud.
Ia memastikan dokumen tersebut palsu setelah menerima laporan dari para kepala sekolah yang merasa cemas.
“Kami menerima laporan banyak kepala sekolah yang cemas. Setelah dicek, surat itu dipastikan palsu,” ujar Djamaluddin, Selasa (3/3/2026).
Surat fiktif bernomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 tertanggal 2 Maret 2026 itu memuat perihal koordinasi mutasi dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam isinya, kepala sekolah diminta segera menyerahkan data penting dengan dalih pemenuhan administrasi kepegawaian.
Salah satu poin mencurigakan adalah instruksi untuk menghubungi nomor telepon 0813-1667-477 yang diklaim sebagai kontak pribadi Kepala BKPP untuk verifikasi dokumen.
Setelah ditelusuri, BKPP menemukan sejumlah kejanggalan fatal. Pada kop surat tercantum alamat “Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Indonesia” yang tidak sesuai format resmi.
Indeks surat juga tidak mengikuti standar administrasi BKPP, dan QR-code tanda tangan elektronik pada dokumen tersebut tidak dapat terdeteksi atau dinyatakan invalid.
Menurut Djamaluddin, narasi surat sengaja disusun formal seolah-olah mutasi dilakukan sebagai penyegaran organisasi berdasarkan evaluasi kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
Modus ini diduga untuk memanfaatkan psikologi korban agar segera menghubungi kontak palsu yang disediakan.
BKPP menduga peredaran surat bodong tersebut bermotif ekonomi dan berpotensi menjadi pintu masuk pemerasan terhadap pejabat sekolah.
Pihaknya mengimbau seluruh ASN dan kepala sekolah agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak melalui jalur resmi.
Siapa pun yang menerima surat serupa diminta segera melapor ke BKPP atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk ditindaklanjuti.
“Intinya jangan mudah percaya dan jangan pernah menghubungi nomor yang tertera pada surat palsu tersebut. Semua prosedur kepegawaian resmi akan diinformasikan melalui mekanisme birokrasi yang sah,” tegasnya. (*)
