Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Guru dalam RAPBN 2027
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan guru menjadi prioritas dalam arah kebijakan RAPBN 2027. Selain peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
HM Daup
RINGKASAN BERITA:
- Presiden Prabowo menegaskan kesejahteraan guru menjadi prioritas dalam RAPBN 2027.
- Pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara melalui transparansi ekspor SDA untuk mendukung peningkatan gaji guru dan ASN.
- UMKM dan pemberdayaan ekonomi pesantren didorong menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan nasional.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dihadiri jajaran anggota DPR RI, pimpinan partai politik, menteri Kabinet Merah Putih, hingga kepala lembaga negara.
Menteri Agama Nasaruddin Umar juga tampak hadir bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dan sejumlah pejabat eselon I Kemenag.
Pada sektor pendidikan, Presiden menekankan kualitas guru menjadi faktor penentu masa depan bangsa karena pendidikan berkualitas lahir dari tenaga pendidik yang kompeten dan memiliki semangat tinggi.
"Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, memiliki semangat tinggi, dan mampu menjadi teladan. Memperbaiki kehidupan para guru harus menjadi prioritas kita," tegas Presiden.
Prabowo mengatakan peningkatan kesejahteraan guru akan didukung melalui optimalisasi pendapatan negara, salah satunya lewat peningkatan transparansi ekspor sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, tata kelola ekspor yang lebih jelas dan sesuai regulasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga anggaran negara memiliki kemampuan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut peningkatan anggaran tersebut nantinya juga dapat menopang kenaikan gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga penegak hukum.
Selain sektor pendidikan, Presiden juga menyoroti pentingnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.
“Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan kita. Kita ingin sektor ini berkembang pesat, karena dari sinilah penghasilan sebagian besar rakyat Indonesia bisa kita tingkatkan secara nyata," ujarnya.
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama, khususnya dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Melalui program tersebut, Kementerian Agama mendorong terciptanya ekosistem usaha berbasis santri yang mandiri dan mampu berkontribusi terhadap penguatan sektor UMKM nasional.
Pemerintah berharap penguatan ekonomi pesantren dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)
