Kemenag Siapkan Strategi Perkuat Kerukunan Umat Beragama
Kementerian Agama menyiapkan strategi untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) melalui penguatan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Strategi tersebut dipaparkan dalam webinar Harmony Talks Batch 5 yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Kemenag menyiapkan strategi peningkatan IKUB melalui penguatan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
- Webinar Harmony Talks Batch 5 diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.
- Kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan lembaga pendidikan dinilai menjadi kunci dalam membangun kehidupan yang damai dan meningkatkan Indeks Kota Toleran.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan strategi nasional untuk memperkuat kerukunan umat beragama dengan berfokus pada tiga dimensi utama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Langkah tersebut disampaikan dalam Webinar Series Harmony Talks Batch 5 yang membahas strategi peningkatan IKUB dan Indeks Kota Toleran (IKT) melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Webinar yang diselenggarakan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag secara daring itu diikuti lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas perwakilan Kantor Wilayah Kemenag, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penyuluh agama, akademisi, hingga masyarakat.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama BMBPSDM Kemenag, M. Arfi Hatim, mengatakan strategi peningkatan IKUB diarahkan pada penguatan tiga aspek utama dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pada dimensi toleransi, pemerintah daerah didorong membangun kehidupan sosial yang saling menghormati, menjamin kebebasan beribadah, menerima keberadaan rumah ibadah sesuai ketentuan, serta memperkuat interaksi antarumat beragama.
“Pada aspek dimensi toleransi, daerah didorong membangun kehidupan sosial yang saling menghormati, termasuk menjamin kebebasan setiap pemeluk agama menjalankan ibadah, menerima keberadaan rumah ibadah sesuai ketentuan, serta memperkuat interaksi antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari,” terang Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Untuk dimensi kesetaraan, Arfi menjelaskan pemerintah daerah diharapkan menjamin seluruh warga memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama, baik dalam pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, maupun partisipasi politik.
Sementara pada dimensi kerja sama, pemerintah didorong memperluas ruang kolaborasi lintas agama melalui kegiatan sosial, gotong royong, penanganan bencana, pemberdayaan ekonomi, hingga aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melibatkan berbagai kelompok agama.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menilai peningkatan indeks kerukunan harus menyentuh akar persoalan intoleransi.
Menurutnya, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penegakan hukum, literasi, perjumpaan lintas identitas, dan pendidikan kewargaan menjadi bagian penting dari strategi bersama.
"Keberhasilan membangun kota yang toleran bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, media, lembaga pendidikan, hingga komunitas harus bergerak bersama memperkuat modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas," kata Halili.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga mengusulkan agar FKUB lebih aktif menjalankan program pencegahan di wilayah yang berpotensi terjadi konflik, tidak hanya hadir ketika persoalan telah muncul.
Kepala PKUB Kemenag, M. Adib Abdushomad, menegaskan bahwa IKUB bukan sekadar indikator statistik, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas hubungan antarumat beragama sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"Kerukunan tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Tidak ada superman, yang ada adalah super team. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kerukunan di Indonesia," ujar Adib.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan PKUB, Hery Susanto, mengatakan webinar ini bertujuan memperluas sosialisasi strategi peningkatan IKUB di daerah sekaligus menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam membangun kerukunan umat beragama.
Melalui Harmony Talks Batch 5, PKUB berharap semakin banyak praktik baik lahir di berbagai daerah sehingga peningkatan IKUB dan Indeks Kota Toleran tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghormati. (*)
