Kemendikdasmen Dorong Kolaborasi Nasional di Bulan Pemberdayaan Perempuan 2026, Libatkan Banyak Kementerian

Kemendikdasmen menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan sektor dalam Bulan Pemberdayaan Perempuan 2026 untuk mendorong kesetaraan gender melalui pendidikan.

Kemendikdasmen Dorong Kolaborasi Nasional di Bulan Pemberdayaan Perempuan 2026, Libatkan Banyak Kementerian
Mendikdasmen, Menko PMK, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah pejabat lainnya membunyikan angklung saat acara Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan, Rabu (1/4/2026) di Jakarta. (Sumber: Kemendikdasmen)

RINGKASAN BERITA: 

  • Program melibatkan banyak kementerian untuk memperkuat sinergi nasional.
  • Fokus tidak hanya pendidikan, tetapi juga perlindungan perempuan dan anak.
  • Diisi berbagai kegiatan kreatif seperti lomba, literasi, dan kampanye edukatif.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendorong gerakan bersama lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pendidikan sepanjang April 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antar kementerian, lembaga, hingga masyarakat luas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan harus menjadi momentum membangun jejaring kerja yang kuat dan berkelanjutan.

“Kegiatan bulan pemberdayaan ini harus menjadi sarana membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta para mitra strategis lainnya,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai isu strategis seperti pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, literasi, hingga pembangunan manusia dapat berjalan selaras.

“Sinergi tersebut penting agar isu pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, literasi, karakter, dan pembangunan manusia bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling menyambung dan saling menguatkan,” imbuhnya.

Dukungan terhadap kolaborasi ini juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Ia mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang menggandeng berbagai pihak dalam memperkuat pemberdayaan perempuan.

“Tidak ada kementerian maupun lembaga yang bisa suskes dan jalan sendiri. Semuanya harus berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama,” ujarnya mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pendidikan perempuan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga terhadap ketahanan keluarga, sosial, hingga pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah, menilai pencanangan ini sebagai titik awal gerakan bersama yang terarah dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Ia menegaskan pentingnya menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak sebagai bagian dari upaya pemberdayaan.

“Lingkungan pendidikan yang berkualitas harus menjadi lingkungan yang aman bagi anak. Prinsipnya jelas tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dan tidak aman di lingkungan sekolah,” terangnya.

Arifah juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor harus diperkuat hingga tingkat daerah agar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan.

“Saya harap pencanangan ini menjadi awal dari gerakan besar yang bekelanjutan dan tidak berhenti di seremoni tapi diwujudkan dalam aksi nyata kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sebab, tidak ada pembangunan yang berkualitas tanpa kesetaraan gender,” tegasnya.

Program Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dirancang sebagai gerakan kolaboratif sepanjang April 2026.

Kegiatan yang digelar mencakup dialog kebijakan, kampanye edukatif, penguatan literasi, hingga aktivitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat jejaring lintas sektor.

“Kemendikdasmen bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perempuan didorong untuk bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.

Beragam agenda turut disiapkan, mulai dari lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, lomba video kreatif mendongeng bagi guru, penyusunan antologi cerpen berbahasa daerah, hingga sayembara cerita anak bertema Ibu Kartini dan siniar edukatif.

Melalui rangkaian tersebut, pemerintah berharap tercipta ruang-ruang belajar yang mendorong perempuan untuk berprestasi dan berperan aktif, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam memaknai peringatan Hari Kartini secara lebih substantif. (*)