Pemprov Riau Ajak Semua Pihak Perkuat Perlindungan Anak
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Momentum Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
RINGKASAN BERITA:
- Pemprov Riau menegaskan perlindungan anak merupakan investasi utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
- Lebih dari 30 persen penduduk Riau merupakan kelompok usia anak sehingga pemenuhan hak anak menjadi prioritas pembangunan.
- Hari Anak Nasional 2026 dijadikan momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU -Â Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak sebagai langkah strategis membangun generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.
Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Riau, Minggu (26/7/2026).
Mewakili Pemprov Riau, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan perlindungan anak tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada anak melalui kerja sama lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.
"Hari Anak Nasional bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum nasional untuk meneguhkan komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak setiap anak Indonesia," ungkap Zulkifli Syukur.
Ia menegaskan, komitmen tersebut harus diwujudkan dalam langkah nyata agar setiap anak memperoleh rasa aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang dibangun sejak usia dini menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan bangsa.
"Masa depan Indonesia tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui hadirnya generasi anak yang sehat, bahagia, dan berkarakter," jelas Zulkifli.
Ia meyakini anak-anak yang memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi diri.
Pemprov Riau juga menyoroti besarnya jumlah anak sebagai kelompok strategis dalam pembangunan nasional.
Berdasarkan data kependudukan nasional, jumlah anak di Indonesia mencapai sekitar 79,9 juta jiwa atau lebih dari seperempat total penduduk.
Sementara di Provinsi Riau, kelompok usia anak mencakup lebih dari 30 persen dari total populasi.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah menilai pemenuhan hak dasar anak harus menjadi prioritas.
Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi.
Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemprov Riau berharap komitmen perlindungan anak tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak. (*)