Konflik AS-Israel vs Iran Picu Lonjakan Harga Minyak, Ekonom Soroti Ketahanan Ekonomi Indonesia

RINGKASAN BERITA: 

• Konflik AS-Israel dan Iran dorong harga minyak tembus USD 108 per barel
• Indonesia dinilai tetap stabil dengan PMI 53,8 dan pertumbuhan 5,39%
• APBN dan kebijakan Bank Indonesia jadi penyangga ekonomi nasional.

RIAUCERDAS.COM - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi ancaman serius bagi ekonomi global, namun Indonesia dinilai masih mampu bertahan berkat fundamental ekonomi domestik yang kuat.

Ketegangan geopolitik yang meningkat sejak akhir Februari 2026, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, telah mendorong harga minyak mentah dunia menembus USD 108 per barel.

Situasi ini berpotensi memicu inflasi di negara-negara yang masih bergantung pada impor energi.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Edhie Purnawan, menilai kondisi global saat ini sarat ketidakpastian, namun Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif kuat.

Ia mengungkapkan bahwa indikator domestik seperti Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang berada di level 53,8 serta pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen menjadi bukti stabilitas ekonomi nasional.

“Cadangan devisa sebesar USD 151,9 miliar menjadi benteng pertahanan terakhir yang memadai untuk meredam turbulensi pasar,” ungkapnya dilansir dari laman UGM, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penutupan Selat Hormuz berisiko mengganggu pasokan energi, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Untuk merespons hal ini, pemerintah Indonesia mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen stabilisasi melalui subsidi energi guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengambil langkah dengan menginjeksikan likuiditas melalui kebijakan Intensif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun serta menurunkan suku bunga kredit ke level 8,80 persen guna menjaga aktivitas dunia usaha.

Edhie juga menyoroti meningkatnya risiko global, termasuk potensi proliferasi nuklir akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai negara dengan pengaruh menengah yang dapat mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

“Perdamaian tercapai saat setiap pihak memahami kepentingan masing-masing sekaligus menemukan titik temu kemanfaatan bersama. Maka, urgensi saat ini adalah menghentikan seruan peperangan dan memulai meja diskusi,” tutur dia.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan kelancaran perputaran ekonomi sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Pertumbuhan transaksi digital melalui QRIS yang mencapai 131,47 persen disebut sebagai indikator kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi ekonomi.

Namun demikian, transformasi tersebut dinilai perlu diperluas ke sektor energi sebagai strategi mitigasi jangka panjang menghadapi ketidakpastian global.

“Apabila sinergi antara stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang pro-growth ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan selamat dari resesi global, melainkan juga bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang modern, mandiri, dan resilien di tengah tata dunia baru yang terus bersalin rupa,” katanya.

Ia menambahkan, Indonesia perlu memiliki sikap tegas dalam menghadapi dinamika geopolitik global, dengan tetap berpegang pada prinsip perdamaian dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Kedaulatan Indonesia adalah prinsip yang telah ratusan tahun dijaga, ditempa oleh penjara penjajah, dibayar dengan penderitaan rakyat, dan disiram dengan darah para syuhada. Maka, berdiri tegak di atas geopolitik perdamaian dan kemanusiaan yang aktif adalah sebuah sumpah yang diucapkan di hadapan bentang sejarah yang lahir dari luka penjajahan wajib menjadi suara bagi mereka yang lukanya belum sembuh,” tutup Edhie. (*)