Anggaran Rp52 Triliun Digelontorkan, Kemendikdasmen Siapkan Program Prioritas Pendidikan 2026

RINGKASAN BERITA:

• Revitalisasi dan pembangunan ditargetkan menjangkau lebih dari 11 ribu sekolah
• Insentif guru non-ASN naik menjadi Rp400 ribu per bulan
• Program prioritas mencakup digitalisasi, PIP hingga PAUD, TKA SD–SMP, dan penguatan karakter

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membeberkan peta jalan program prioritas pendidikan tahun 2026 dengan dukungan anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp52,12 triliun.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam pemaparannya, Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI atas dukungan politik anggaran yang dinilai memungkinkan program strategis Kemendikdasmen terus berjalan.

“Kami berterima kasih atas komitmen dan pengawalan Komisi X sehingga program prioritas pendidikan memperoleh keberpihakan dalam penganggaran,” ujarnya.

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua pada 2026, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah fokus utama.

Salah satunya pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dengan target menjangkau 11.744 sekolah.

Selain itu, digitalisasi pembelajaran akan diperluas ke 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat serta penyediaan konten digital.

Pada aspek pemerataan akses, Program Indonesia Pintar (PIP) diperluas hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Penanganan Anak Tidak Sekolah juga menjadi perhatian, dengan target 191.697 anak. 

Tahun 2026, pemerintah juga merencanakan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan menjadi agenda besar berikutnya.

Kemendikdasmen menargetkan pelatihan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan di berbagai bidang, mulai dari pembelajaran mendalam, konseling, STEM, Bahasa Inggris, literasi dan numerasi, hingga kepemimpinan sekolah.

Program Pendidikan Profesi Guru ditargetkan menjangkau 41.692 guru agar memperoleh sertifikat pendidik.

Sementara itu, peningkatan kualifikasi S1/D4 secara berkelanjutan menyasar sekitar 150 ribu guru.

Dari sisi kesejahteraan, insentif guru non-ASN direncanakan naik menjadi Rp400 ribu per orang per bulan dengan target hampir 800 ribu guru.

Kemendikdasmen juga memperkuat agenda pembentukan karakter melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penguatan budaya belajar yang aman dan nyaman, Gerakan Rukun Sama Teman, serta perluasan layanan pendidikan inklusif.

Program ini melibatkan peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Di bidang kebahasaan, kementerian menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 peserta sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengembangan bahasa lokal.

Selain itu, distribusi buku bacaan bermutu akan menyasar 27.627 sekolah jenjang SD dan SMP.

Untuk 2026, Kemendikdasmen juga menyiapkan pelaksanaan sejumlah arahan baru Presiden Republik Indonesia.

Di antaranya penambahan sasaran pembangunan dan revitalisasi hingga 60 ribu satuan pendidikan yang akan diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan, serta penguatan digitalisasi melalui penambahan tiga papan interaktif digital di setiap satuan pendidikan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kemampuan menulis, pemerintah berencana memberikan bantuan buku tulis dan alat tulis bagi siswa kelas awal SD.

Selain itu, pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia juga mulai diproyeksikan, dengan konsep pembelajaran berkelanjutan lintas jenjang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi capaian Kemendikdasmen dan optimistis arah kebijakan 2026 akan memperkuat tujuan pendidikan nasional.

Ia juga menegaskan dukungan DPR terhadap arahan Presiden dan mendorong kolaborasi lintas pihak agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Melalui perencanaan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan, serta membangun karakter peserta didik secara menyeluruh di seluruh Indonesia. (*)