Target Swasembada BBM 5 Tahun, Pakar Ingatkan Indonesia di Persimpangan Energi

RINGKASAN BERITA:

• Pemerintah menargetkan kemandirian energi dan swasembada BBM dalam lima tahun.
• Pakar UGM menilai Indonesia berada di titik krusial antara fosil dan EBT.
• Tantangan utama: pendanaan, infrastruktur, SDM, regulasi, dan penerimaan publik.

RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA – Ambisi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dan swasembada BBM dalam lima tahun ke depan dinilai menempatkan Indonesia pada fase penentuan.

Di satu sisi, ketergantungan pada energi fosil masih kuat. Di sisi lain, tuntutan global mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan UGM, Ahmad Agus Setiawan ST., M.Sc., Ph.D., mengatakan arah kebijakan energi Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan.

Menurutnya, tanpa pengawalan yang lebih konkret dan terukur, target besar tersebut berpotensi kembali meleset seperti yang terjadi pada capaian bauran EBT.

“Kita pernah menargetkan 23 persen EBT pada 2025, tapi realisasinya baru sekitar 15,7 persen. Ini menjadi pelajaran penting bahwa rencana besar harus diturunkan ke langkah-langkah taktis,” ujar Ahmad Agus Setiawan, Selasa (20/1/2026), dilansir dari portal resmi UGM.

Tenaga Ahli Energi Kantor Staf Presiden RI periode 2019–2024 yang akrab disapa Aas itu menilai selama ini kebijakan energi nasional masih didominasi pendekatan berbasis fosil.

Faktor kenyamanan, kematangan teknologi, dan persepsi keandalan membuat energi fosil tetap menjadi pilihan utama, meskipun tren global sudah bergerak cepat ke energi bersih.

“Karena sudah terlalu lama bergantung pada fosil, maka dianggap paling aman. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah benar-benar mengawal rencana transisi agar tidak berhenti di dokumen,” katanya.

Aas memaparkan, upaya mengejar target bauran energi dan kemandirian energi menghadapi berlapis persoalan.

Mulai dari keterbatasan pendanaan, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, hingga penerimaan masyarakat terhadap teknologi EBT.

Ia menjelaskan, secara global, skema pendanaan internasional justru semakin terbuka untuk proyek energi terbarukan.

Namun di dalam negeri, realisasinya masih sering terkendala kesiapan industri pendukung. 

“Ketika proyek mulai membesar, kita justru kewalahan. Rantai pasok, manufaktur, dan kesiapan supplier dalam negeri belum sepenuhnya siap,” ujarnya.

Selain aspek teknis, faktor sosial juga dinilai berpengaruh kuat. Ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil membuat proses adopsi EBT tidak selalu berjalan mulus.

Karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi publik yang dibarengi regulasi yang jelas dan konsisten.

Menurut Aas, komitmen menuju kemandirian energi tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat.

Dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci, terutama di tengah kondisi lingkungan global yang telah memasuki fase “global heating”.

“Solusinya adalah mitigasi melalui pengembangan EBT berbasis potensi sumber daya alam kita. Kalau target 23 persen kemarin belum tercapai, jawabannya bukan menurunkan target, tapi memperkuat upaya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan energi terbarukan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Komitmen, kata dia, harus nyata dari level tertinggi pemerintahan hingga ke pelaksana teknis dan masyarakat.

“EBT itu seperti bayi yang baru belajar berjalan. Butuh kesabaran, investasi besar, dan keberanian mengambil langkah, karena ini menyangkut masa depan energi Indonesia,” pungkasnya. (*)