Kemendikdasmen Gandeng TNI AD Percepat Rehabilitasi 267 Sekolah Rusak Akibat Bencana

RINGKASAN BERITA:

• Kemendikdasmen dan TNI AD menandatangani kerja sama percepatan pemulihan pendidikan di daerah bencana.
• Sebanyak 267 sekolah rusak berat akan direhabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
• Pemerintah menargetkan pembangunan kembali sekolah terdampak rampung pada Oktober 2026.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendimdasmen) menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk mempercepat pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kolaborasi lintas sektor ini difokuskan pada percepatan rehabilitasi ratusan sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana, sekaligus memastikan proses belajar mengajar dapat kembali berjalan secara optimal.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, karena situasi di lapangan tidak mudah dan kami percaya bagi teman-teman kami di daerah ini bisa diatasi,” ujar Wamen Fajar.

Ia menjelaskan, pemerintah berharap para murid dan guru di wilayah terdampak bencana dapat segera kembali menikmati layanan pendidikan yang layak seperti sebelum bencana terjadi.

Menurutnya, dari total 4.922 sekolah yang terdampak bencana, seluruh kegiatan belajar mengajar saat ini telah kembali berjalan.

“Alhamdulillah dari total 4.922 sekolah yang terdapat bencana, semua proses pembelajarannya sudah berjalan normal pada jajaran 100%. Mayoritas proses pembelajarannya sudah dilakukan di sekolah asalnya,” ungkapnya.

Meski demikian, sebagian proses pembelajaran masih dilakukan melalui skema sementara seperti ruang kelas darurat atau menumpang di sekolah lain.

“Sebagian kecil dilakukan di ruang kelas darurat, sisanya juga dilakukan dengan menumpang di sekolah yang lain. Tapi mayoritas itu sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing dan 100% sudah berjalan normal,” tambahnya.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat agar murid dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih baik.

“Nah, tentu dengan upaya percepatan revitalisasi sekolah rusak berat di daerah bencana ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mudah-mudahan anak-anak yang terkena bencana bisa segera menikmati fasilitas layanan yang bahkan mungkin lebih baik sebelum tertimpa bencana,” tuturnya.

Menurut Fajar, langkah kolaborasi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden terkait fokus revitalisasi pendidikan pada 2026.

“Bapak Presiden sudah memberikan dukungan kepada Pak Menteri agar revitalisasi di tahun 2026 ini difokuskan pada tiga hal. Pertama, sekolah yang rusak berat. Kedua, di daerah 3T. Yang ketiga, sekolah-sekolah yang terdampak bencana,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan pembelajaran.

“Ini salah satu prioritas kami, dan karena itu apa yang kita lakukan pada proyek kali ini adalah bagian dari melaksanakan arahan Bapak Presiden agar proses pembelajaran di daerah bencana bisa segera kita percepat pemulihannya,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah terdampak dapat rampung pada tahun ini.

“Kami menargetkan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali satuan pendidikan yang terdampak ini dapat diselesaikan sekitar bulan Oktober 2026, sehingga murid dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih layak dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Teritorial TNI AD Rachmad Zulkarnaen menegaskan kesiapan TNI AD dalam mendukung percepatan rehabilitasi sekolah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan kewilayahan.

“Penandatangan kontrak dengan Kemendikdasmen nantinya dilanjutkan ke wilayah, dalam hal ini ada Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada di tiga provinsi terdampak," ujarnya. 

Sebelumnya, TNI AD juga sudah berupaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sekolah ini yang diinisiasi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 

"Pada waktu itu, baru 3–4 sekolah kemudian masing-masing Kodam untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sampai dengan melengkapi seisinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama antara Kemendikdasmen dan TNI AD telah dilakukan sejak tahap awal, mulai dari survei lapangan hingga kesepakatan pembangunan kembali sekolah.

“Ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi kita memang sejak kemarin selalu bekerja sama, mulai dari surveiernya juga, dari pihak Kemendikdasmen dan kami TNI AD, sampai seperti apa kesepakatannya,” jelasnya.

Ia berharap percepatan rehabilitasi ini dapat membuat para siswa kembali belajar di ruang kelas yang layak pada tahun ajaran baru mendatang.

“Mohon doa agar segera adik-adik kita di sana bisa sama-sama di tahun ajaran baru besok, mereka sudah bisa sekolah di tempat yang layak,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan kerusakan besar pada sarana pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA.

Berdasarkan laporan verifikasi lapangan, terdapat 3.966 satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

"Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak murid atas layanan pendidikan yang aman dan berkelanjutan sehingga negara berkewajiban memastikan pemulihan layanan pendidikan secara cepat, tepat mutu, dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui kerja sama tersebut pemerintah akan merehabilitasi 267 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan relokasi.

“Melalui kerja sama dengan TNI, kita akan melaksanakan rehabilitasi pada 267 satuan pendidikan dengan kategori rusak berat dan yang memerlukan relokasi,” tutupnya. (*)