Direktur PAUD: Wajar 1 Tahun Prasekolah Bukan Kewajiban Orang Tua, tetapi Tanggung Jawab Negara

RINGKASAN BERITA: 

• Direktur PAUD Kurniawan menegaskan Wajar 1 Tahun Prasekolah merupakan kewajiban negara menyediakan akses pendidikan, bukan memaksa orang tua menyekolahkan anak.
• Kemendikdasmen menyiapkan revitalisasi PAUD dan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan Wajar 13 Tahun.
• Bunda PAUD se-Riau mendeklarasikan komitmen bersama untuk menyukseskan program Wajar 1 Tahun Prasekolah.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) 1 Tahun Prasekolah sebagai bagian dari kebijakan Wajar 13 Tahun.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kurniawan, menegaskan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang berkualitas.

Pernyataan itu disampaikannya dalam kegiatan Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Dukungan Kebijakan Wajar 13 Tahun yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Rabu (3/6/2026).

Menurut Kurniawan, masih terdapat anggapan bahwa Wajar 1 Tahun Prasekolah berarti kewajiban bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Padahal, esensi kebijakan tersebut adalah memastikan negara hadir menyediakan layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh anak.

"Pemerintah diwajibkan menyediakan akses agar anak bisa menikmati dan mengikuti pendidikan prasekolah," kata Kurniawan.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membangun fondasi perkembangan anak.

Komitmen itu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 59 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memasukkan Wajar 1 Tahun Prasekolah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah strategi.

Salah satunya melalui program revitalisasi PAUD yang mencakup rehabilitasi bangunan, pembangunan ruang kelas baru, hingga pembangunan satuan pendidikan baru guna memperluas daya tampung peserta didik.

Program revitalisasi tersebut telah dijalankan sejak 2025.

Pada tahun lalu, sebanyak 1.515 satuan PAUD mendapatkan revitalisasi secara nasional.

Sementara pada 2026, jumlah alokasinya meningkat menjadi 3.865 satuan pendidikan.

"Kemudian, tahun ini ada tambahan 16 ribu alokasi revitalisasi PAUD," katanya.

Selain penguatan sarana dan prasarana, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui program digitalisasi pembelajaran yang akan menjangkau seluruh jenjang pendidikan, termasuk PAUD.

Kurniawan menilai keberhasilan Wajar 1 Tahun Prasekolah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga keluarga memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar sejak usia dini.

"Tanpa kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, program ini tidak akan berjalan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan saat ini mengacu pada visi Pendidikan Bermutu untuk Semua yang dicanangkan Kemendikdasmen.

Karena itu, akses pendidikan harus diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun kondisi khusus yang dimiliki.

"Tidak melihat latar belakang SARA, anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi. Termasuk untuk jenjang PAUD," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para Bunda PAUD dari berbagai kabupaten dan kota di Riau turut membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Wajib Belajar 13 Tahun.

Deklarasi yang dipimpin Bunda PAUD Indragiri Hilir, Katerina Susanti, itu menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program Wajar 1 Tahun Prasekolah di daerah.

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Riau itu juga disaksikan langsung oleh Kepala BPMP Riau, Dr Nilam Suri.

Para pemangku kepentingan sepakat memperkuat sinergi agar akses pendidikan anak usia dini semakin merata dan berkualitas di seluruh wilayah.

Sementara Kepala BPMP Riau, Dr Nilam Suri menyorot  tambahan sasaran revitalisasi PAUD tahun ini yang mencapai angka 16 ribu satuan.

Nilam menyebut, hal ini sebuah kesempatan bagi Bunda PAUD kabupaten kota di Riau untuk mengajukan proposal revitalisasi.

Sehingga PAUD di wilayahnya masing-masing yang memang butuh bantuan dapat menerima program revitalisasi.

Nilam juga menyebut, kegiatan ini tonggak penguatan program Wajar 13 tahun yang menjadi pendorong pentingnya pendidikan usia prasekolah.

Menurut dia, kebijakan strategis ini adalah kompas bersama menuju peta jalan pendidikan Indonesia 2025- 2045.

Dia berharap, layanan PAUD yang bermutu bisa dirasakan oleh semua anak secara adil dan diakses tanpa celah penyimpangan. (*)