Program Makan Bergizi Gratis Dipercepat, Pesantren Jadi Prioritas
Pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis dengan fokus pada pesantren yang baru terjangkau sekitar 10 persen penerima manfaat.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Baru sekitar 10 persen santri yang terjangkau Program Makan Bergizi Gratis.
- Pemerintah fokus perbaiki pendataan untuk perluas cakupan program.
- Pesantren diprioritaskan karena kebutuhan gizi santri dinilai tinggi.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah mulai memprioritaskan pondok pesantren dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul rendahnya cakupan penerima manfaat di lingkungan tersebut.
Saat ini, baru sekitar 10 persen santri yang terdata dalam program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa perbaikan pendataan menjadi langkah utama untuk memperluas jangkauan program, khususnya di pesantren.
“Kalau sekolah umum sudah hampir 80 persen, pondok ini baru sekitar 10 persen. Karena itu, Kemenag dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menyesuaikan pendataan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, pesantren merupakan kelompok yang sangat membutuhkan intervensi gizi karena jumlah santri yang besar dan kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi secara berkelanjutan.
"Kami konsen betul. Pondok ini kan paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi. Ini kita akan percepat, karena pondok tadi baru 10 persen,” sambungnya.
Selain pondok pesantren, pemerintah juga akan menyempurnakan pendataan pada madrasah dan sekolah berbasis agama di bawah Kementerian Agama.
Dalam pelaksanaannya, program MBG akan diberikan selama lima hari mengikuti hari sekolah.
Namun, untuk daerah tertentu seperti wilayah 3T atau daerah dengan angka stunting tinggi, pemerintah membuka kemungkinan penambahan hari layanan.
“Diputuskan, MBG diberikan lima hari mengikuti hari sekolah. Untuk daerah tertentu seperti wilayah 3T atau dengan angka stunting tinggi, bisa ada penanganan khusus, misalnya tambahan satu hari jika diperlukan,” tutur Zulkifli.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan Badan Gizi Nasional agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Perlu ada penyempurnaan data. Jangan sampai yang satu menghitung piring, yang lain menghitung kepala (siswa). Jangan sampai di situ ada ruang yang bisa disalahgunakan,” tegasnya.
Berdasarkan data per 1 April 2026, penerima manfaat MBG di madrasah mencapai sekitar 3,98 juta siswa atau 37,9 persen dari total siswa.
Sementara di pesantren, jumlah penerima baru mencapai 654.879 santri atau sekitar 10,4 persen yang tersebar di 4.576 pesantren.
Pemerintah menilai bahwa pembenahan tata kelola dan sinkronisasi data menjadi kunci utama untuk memperluas cakupan program sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama santri dan masyarakat di wilayah rentan gizi. (*)
