Pemko Pekanbaru Perketat Pengawasan SPMB 2026, Kepala Sekolah Diingatkan Cegah Gratifikasi

RINGKASAN BERITA:

• Pemko Pekanbaru menerbitkan kebijakan khusus untuk mencegah korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB 2026.
• Kepala sekolah diminta aktif berkoordinasi dengan Inspektorat apabila menemukan persoalan selama proses penerimaan murid baru.
• Pemerintah kota akan membentuk pokja sebagai sarana komunikasi cepat guna mengantisipasi kendala dan menjaga transparansi SPMB.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah pencegahan sejak dini guna menghindari potensi korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Melalui sosialisasi khusus yang melibatkan para kepala sekolah dasar negeri, pemerintah daerah menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat membuka Sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Nomor 61 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB serta Sosialisasi Kedisiplinan Pegawai di Ruang Multimedia Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Agung, kegiatan sosialisasi menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama tahapan penerimaan murid baru berlangsung.

Karena itu, para kepala sekolah yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan SPMB dilibatkan agar dapat memahami berbagai risiko dan langkah pencegahannya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul selama proses penerimaan murid baru berlangsung.

"Kami mengundang para kepala SD negeri, terutama yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan SPMB. Agar, kita bersama-sama memahami dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan," tutur Agung.

Ia menilai pelaksanaan SPMB di tingkat sekolah dasar selama ini relatif berjalan baik.

Meski demikian, seluruh pihak tetap diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik.

Agung menekankan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan harus dilandasi niat baik dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, tujuan yang baik tidak akan memberikan hasil yang benar apabila dilakukan dengan cara yang keliru.

"Yang penting saat ini adalah terus berbuat baik dengan niat yang baik, tetapi juga melalui cara yang benar. Jika caranya tidak benar, maka sesuatu yang baik pun bisa menjadi salah. Ini harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemko Pekanbaru, termasuk seluruh sekolah," kata dia.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemko Pekanbaru juga melibatkan Inspektorat dalam kegiatan sosialisasi.

Langkah tersebut dilakukan agar kepala sekolah memahami mekanisme pengawasan sekaligus mengetahui prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan selama proses SPMB berlangsung.

Wali Kota meminta seluruh kepala sekolah membangun komunikasi secara aktif dengan Inspektorat sejak awal apabila menemukan kendala di lapangan.

Dengan cara itu, setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

"Kami tidak ingin ketika masalah muncul baru semua sibuk. Karena itu, komunikasi harus dibangun lebih awal dengan Inspektorat. Agar, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujar Agung.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi perkembangan informasi di media sosial.

Menurutnya, informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoaks dapat dengan cepat menyebar dan memicu persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Karena itu, kepala sekolah diminta lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila muncul persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

Sebagai langkah lanjutan, Pemko Pekanbaru berencana membentuk kelompok kerja (pokja) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi cepat untuk menangani berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses penerimaan murid baru.

"Saya pikir untuk SPMB tingkat SD tidak perlu terlalu lama dibahas. Yang paling penting adalah kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Sehingga, seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tandasnya. (*)