Pemkab Kampar Gandeng BPKP Riau, Fokus Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat sinergi dengan BPKP Riau untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan keuangan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi dan digitalisasi.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Kampar gandeng BPKP untuk perbaiki tata kelola keuangan daerah
- Optimalisasi PAD difokuskan pada inovasi dan digitalisasi sistem
- Pendampingan BPKP diharapkan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.
RIAUCERDAS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar mulai memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.
Kolaborasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola keuangan sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran asisten serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kampar menyampaikan apresiasi terhadap peran BPKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Eksekutif Daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan.
“Kami menyambut baik masukan dan rekomendasi dari BPKP. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan PAD,” ujar Bupati.
Menurutnya, peningkatan PAD membutuhkan terobosan serta pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.
Ia berharap sinergi dengan BPKP dapat memberikan arahan strategis dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum optimal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendampingi Pemkab Kampar, khususnya dalam implementasi rekomendasi laporan serta penguatan sistem pengelolaan keuangan.
Ia menyebutkan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti meningkatkan efektivitas pemungutan, mendorong digitalisasi sistem, serta memperkuat pengawasan terhadap sumber pendapatan daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempererat kerja sama antara Pemkab Kampar dan BPKP Provinsi Riau guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, optimalisasi PAD juga diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar. (*)
