Harga TBS Sawit Turun, Pemkab Kampar Laporkan Kondisi Petani ke Kementerian Pertanian

RINGKASAN BERITA: 

• Pemkab Kampar mendorong penyelesaian persoalan harga TBS sawit melalui kebijakan tingkat nasional.
• Keluhan petani terkait harga sawit telah dilaporkan hingga ke Kementerian Pertanian melalui koordinasi dengan Pemprov Riau.
• Pemerintah pusat sedang mengevaluasi persoalan harga TBS dan menyiapkan tindakan terhadap PKS yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin.

RIAUCERDAS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menilai persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penanganan secara nasional dengan membawa berbagai keluhan petani ke pemerintah pusat melalui jalur koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Riau.

Langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai keluhan petani sawit terkait harga TBS yang diterima dari sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kampar.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar telah menyampaikan laporan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk diteruskan kepada Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Marhalim, mengatakan pemerintah daerah terus mengawal aspirasi petani agar menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

“Pemerintah sangat memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan telah disampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah-langkah strategis di tingkat yang lebih tinggi,” kata Marhalim.

Menurutnya, persoalan harga TBS bukan hanya terjadi di Kampar, melainkan juga menjadi perhatian di berbagai wilayah sentra perkebunan sawit di Indonesia.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan organisasi petani untuk mencari solusi yang menyeluruh.

Pemkab Kampar memandang penurunan harga TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Faktor tersebut meliputi pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global, kondisi ekspor, biaya logistik, mekanisme tata niaga di lapangan, hingga berbagai kebijakan yang berdampak pada sektor perkebunan sawit.

Atas kondisi tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui dinas terkait terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Selain menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi, Pemkab Kampar juga ikut dalam pelaporan kolektif bersama daerah lain kepada Kementerian Pertanian mengenai penurunan harga yang diterima petani.

Marhalim menjelaskan koordinasi yang dilakukan melibatkan pemerintah provinsi, instansi teknis perkebunan, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasar dan tata niaga sawit saat ini.

Informasi yang dihimpun dari daerah, lanjutnya, menjadi bagian dari pembahasan di tingkat kementerian.

Pemerintah pusat saat ini diketahui tengah mengevaluasi berbagai persoalan yang memengaruhi harga TBS petani, termasuk kendala dalam rantai pasok industri kelapa sawit nasional.

Selain itu, telah disampaikan bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan tindakan, termasuk pencabutan izin usaha.

Pemkab Kampar menegaskan kesejahteraan petani sawit tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar dari sektor perkebunan sawit, keberlanjutan usaha perkebunan rakyat dinilai sangat penting bagi perekonomian daerah.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan industri sawit secara keseluruhan.

Upaya tersebut ditempuh melalui komunikasi, koordinasi, serta penyampaian aspirasi secara berjenjang kepada pemerintah yang memiliki kewenangan lebih luas.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Pemkab Kampar memastikan seluruh aspirasi dan keluhan petani sawit menjadi perhatian serius dan terus diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang ada.

Melalui berbagai langkah koordinasi yang telah dilakukan, Pemkab Kampar menegaskan komitmennya untuk mendampingi petani sawit dalam menghadapi dinamika harga TBS.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaporan aktif dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan usaha perkebunan rakyat. (*)