Diskusi di Umri Soroti Pajak Air Permukaan sebagai Solusi Defisit Anggaran Riau
Diskusi publik di Umri menyoroti Pajak Air Permukaan sebagai opsi menutup defisit anggaran Riau. Akademisi menekankan pentingnya solusi jangka panjang berbasis teknologi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Diskusi IMM Riau membahas PAP sebagai solusi defisit anggaran daerah.
- Akademisi Umri tekankan pentingnya teknologi untuk tingkatkan PAD.
- Forum diharapkan hasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi jangka panjang.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU – Isu defisit anggaran daerah menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran dan Wujudkan Keadilan Ekonomi?” yang digelar DPD IMM Riau di Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Jumat (27/2/2026).
Rektor Umri, Dr Saidul Amin, menegaskan pentingnya forum ilmiah sebagai ruang mahasiswa mengasah cara berpikir kritis dan rasional terhadap persoalan strategis daerah. Menurutnya, diskusi yang membahas isu besar seperti defisit anggaran dapat memperluas wawasan intelektual mahasiswa.
Ia menilai topik Pajak Air Permukaan relevan karena menjadi pembahasan hangat di Riau. Namun, solusi yang ditawarkan, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, melainkan harus menyentuh persoalan mendasar pembangunan daerah.
Sebagai perbandingan, Saidul mencontohkan keberhasilan Malaysia dalam meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan melalui penguasaan teknologi. Negara tersebut mampu mengolah kelapa sawit menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi.
Menurutnya, jika pendekatan serupa diterapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau berpotensi meningkat signifikan. Ia juga menyoroti fakta bahwa daerah kaya sumber daya alam sering kali belum menikmati manfaat ekonomi optimal.
“Selama ini daerah lebih banyak menerima dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur dan masalah lingkungan. Padahal, jika dikelola berbasis teknologi, komoditas seperti sawit bisa memberi keuntungan besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Riau memiliki potensi kekayaan alam melimpah, namun kemajuan daerah sangat ditentukan oleh penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat.
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, mulai dari legislatif, pemerintah, ekonom, hingga pelaku industri. Di antaranya Anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufiq, Ketua Pansus OPD DPRD Riau Abdullah, perwakilan Bapenda Muhammad Sayoga, ekonom Kemenkeu Dahlan Tampubolon, Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung, Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono, serta sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan.
Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan komprehensif terkait optimalisasi Pajak Air Permukaan sekaligus mendorong strategi pembangunan ekonomi jangka panjang berbasis teknologi di Riau. (*)
