Ketergantungan Impor Energi Dinilai Rawan, Pakar Dorong Indonesia Percepat Kemandirian Energi
Pakar ITS menilai ketergantungan Indonesia pada impor energi berisiko di tengah konflik global. Pemerintah didorong mempercepat kemandirian energi berbasis potensi dalam negeri.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Indonesia masih mengimpor 49,5 persen BBM dan hingga 84 persen LPG.
- Konflik Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi global dan menaikkan harga.
- Pakar ITS dorong pemanfaatan energi lokal seperti geothermal, surya, dan biogas.
RIAUCERDAS.COM - Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai menjadi titik lemah di tengah memanasnya geopolitik global.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi nasional, terutama saat jalur distribusi utama dunia berada dalam ancaman konflik.
Pakar strategi bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Ir Arman Hakim Nasution, menyebut situasi tersebut dipicu konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Hal inilah yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia karena berpotensi memicu lonjakan harga pasokan bahan bakar minyak (BBM),” ujarnya dikutip dari laman ITS, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, posisi Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan minyak dunia membuat risiko gangguan distribusi semakin tinggi.
Dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga merembet ke berbagai sektor ekonomi lainnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM dapat berdampak langsung pada harga bahan industri seperti plastik dan pupuk.
“Prinsip ekonomi itu saling terhubung, ketika sektor energi terganggu maka sektor lainnya juga pasti akan terdampak,” bebernya.
Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
Sekitar 49,5 persen kebutuhan BBM dan 80 hingga 84 persen LPG masih dipenuhi melalui impor, sementara produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan energi.
“Keadaan ini cukup mengkhawatirkan karena kondisi geopolitik yang masih tidak menentu,” ungkapnya.
Arman menilai, ketergantungan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga lemahnya kemampuan pengolahan energi di dalam negeri.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif.
“Sumber daya alam kita sebenarnya melimpah untuk diolah sebagai pasokan energi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kita bergantung pada negara lain,” terangnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi berbasis potensi lokal, termasuk energi panas bumi yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di dunia.
“Indonesia perlu segera mengembangkan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya ini demi menyokong ketahanan energi nasional,” tambahnya.
Selain itu, ia mengusulkan pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber energi alternatif, seperti penggunaan panel surya di wilayah bersuhu tinggi serta pengolahan limbah peternakan menjadi biogas.
Arman menegaskan, upaya mewujudkan kemandirian energi memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat.
“Masyarakat perlu berhemat dalam penggunaan energi, industri perlu menggalakkan inovasi, sementara pemerintah harus aktif mengkaji kebijakan guna mendukung usulan kemandirian energi bangsa,” tuturnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung target pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan energi bersih dan terjangkau serta penguatan sektor industri dan inovasi nasional. (*)
