Prabowo Soroti Dominasi Keuntungan SDA ke Luar Negeri, Tegaskan Ekonomi Pancasila Harus Berpihak pada Rakyat

RINGKASAN BERITA :

• Prabowo menyoroti masih mengalirnya sebagian besar keuntungan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri.
• Pemerintah memperkuat kebijakan hilirisasi, ekspor SDA satu pintu, dan pengelolaan devisa hasil ekspor untuk memperbesar manfaat bagi rakyat.
• Koperasi disebut sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan arah pengelolaan ekonomi nasional agar manfaat kekayaan alam Indonesia tidak lagi lebih banyak dinikmati pihak luar.

Menurutnya, ekonomi yang berpihak kepada rakyat harus menjadi landasan utama pembangunan nasional sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, melainkan juga harus menghadirkan keadilan, pemerataan, dan kemandirian bangsa.

Prabowo mengatakan ekonomi Pancasila memiliki karakter yang menjunjung nilai religius, kemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.

Ia menilai seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata melalui angka-angka statistik.

Hasil pembangunan, kata dia, harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden dikutip dari InfoPublik.

Ia mencontohkan manfaat pembangunan yang harus dirasakan rakyat antara lain pemenuhan gizi anak-anak, ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga terjangkau, akses pasar yang adil bagi nelayan, serta jaminan penghidupan dan perlindungan yang layak bagi para pekerja.

Prabowo juga mengkritisi kondisi yang menurutnya telah berlangsung cukup lama, yakni ketika harga sejumlah komoditas dan kekayaan alam Indonesia ditentukan oleh pihak luar, sementara sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan strategis, termasuk penerapan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, penguatan program hilirisasi industri, serta peningkatan pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, Presiden menempatkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan ekonomi desa sebagai pilar penting dalam penguatan ekonomi nasional.

Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” kata Presiden.

Prabowo menambahkan bahwa tujuan utama ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan hasil pembangunan.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah, lanjutnya, saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi yang mencakup hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, program Makan Bergizi Gratis, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Meski demikian, Presiden mengakui proses transformasi tersebut tidak akan berjalan tanpa hambatan.

Ia memperkirakan adanya tantangan dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik korupsi, penyelundupan, maupun aktivitas ekonomi ilegal.

Namun demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap konsisten menjalankan langkah-langkah strategis yang dinilai penting bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

“Kita harus berani mengambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Menurutnya, kemerdekaan yang sesungguhnya hanya dapat dicapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri dan menjadi negara yang berdaulat. (*)