Wamen Fajar: Kolaborasi Multipihak Kunci Cetak SDM Unggul di Era Digital

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa percepatan lahirnya sumber daya manusia unggul di era digital hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak yang kuat. 

Pesan itu ia tekankan saat menjadi narasumber dalam Roundtable Discussion Lemhannas RI bertema “Peningkatan SDM Unggul Melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital”, Kamis (4/12/2025) di Jakarta.

Dalam paparannya, Wamen Fajar mengungkapkan bahwa hingga kini lebih dari 257 ribu sekolah telah menerima Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran nasional.

Tahun depan, pemerintah menargetkan distribusi mencapai satu juta unit, sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital pendidikan.

“Pembagian perangkat ini adalah bagian dari revolusi pembelajaran, bukan sekadar kegiatan distribusi,” tegasnya.

Lebih jauh, Fajar menjelaskan bahwa IFP dilengkapi aplikasi Rumah Pendidikan, sebuah platform terintegrasi yang menyatukan ratusan aplikasi pendidikan dalam satu ekosistem.

Sebelum integrasi ini, terdapat lebih dari 900 aplikasi yang membebani guru. Kini, seluruh kebutuhan pembelajaran dihimpun dalam satu pintu: ruang guru, murid, sekolah, pemerintah, orang tua, hingga mitra.

“Inilah fondasi kolaborasi pendidikan masa depan,” ujarnya.

Untuk memperkuat ekosistem digital tersebut, pemerintah juga memperluas pelatihan guru dan mulai menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) di jenjang SD, SMP, dan SMA. Fajar menegaskan bahwa kedua kompetensi itu akan menjadi mata pelajaran wajib.

“Negara seperti Tiongkok dan Singapura sudah mewajibkan coding dan AI sejak pendidikan dasar. Anak-anak Indonesia harus mendapat akses kompetensi masa depan yang sama,” imbuhnya.

Menutup pemaparannya, Fajar menekankan bahwa transformasi pendidikan tidak mungkin berjalan jika hanya mengandalkan pemerintah.

“Dunia usaha, komunitas, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah harus terlibat. Hanya dengan bekerja bersama kita bisa memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pembelajaran terbaik,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan isu strategis dalam menghadapi bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045. 

Ace menyebut kualitas SDM Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara seperti China, Singapura, dan Vietnam.

“Jika kualitas SDM tidak kita siapkan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas bisa terwujud,” ujarnya.

Gubernur Ace Hasan juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari aspek ideologi, literasi digital, lingkungan sekolah, hingga peran keluarga. Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus menjadi instrumen peningkatan kualitas pendidikan, bukan tantangan baru.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penataan jalur akademik dan vokasi sejak dini, sebagaimana yang dilakukan Jerman.

Lemhannas siap menyusun rekomendasi strategis terkait penguatan kualitas SDM berbasis kajian komprehensif, termasuk pembelajaran dari berbagai negara.

“Diskusi hari ini harus melahirkan protokol pemikiran yang kuat untuk SDM unggul 2045,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan perlunya perubahan struktural dalam tata kelola pendidikan. Ia menyebut fragmentasi regulasi dan anggaran sering membuat program pendidikan tidak tepat sasaran.

“Kita perlu naskah akademik yang kuat, perencanaan tenaga kerja, dan kodifikasi regulasi agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan,” tegasnya.

Hetifah juga menekankan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan kesejahteraan guru, dan memasukkan pemahaman teknologi serta AI dalam kurikulum sejak dini. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. (rls)