Unri Perkuat Kolaborasi Hukum dengan Pengadilan Tinggi dan Kemenkum Riau
Universitas Riau menandatangani nota kesepahaman dengan Pengadilan Tinggi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan Tridarma Perguruan Tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Unri menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Riau dan Kemenkum Riau untuk memperkuat Tridarma Perguruan Tinggi serta pengembangan SDM.
- Kolaborasi difokuskan pada optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan agar layanan hukum lebih mudah diakses masyarakat.
- Program ini disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Universitas Riau (Unri) memperluas sinergi dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Pengadilan Tinggi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Selasa (2/6/2026), bertepatan dengan kegiatan pembekalan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) Provinsi Riau.
Rektor Unri Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si. hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Turut mendampingi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil.
Kolaborasi yang dibangun tersebut menjadi bagian dari upaya Unri dalam memperkuat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan SH MHum menilai keberhasilan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk bisa mengaktifkan dan mengoptimalkan Posbankum,” ujarnya dalam sambutan.
Menurut Rudy Hendra, keterlibatan institusi pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses masyarakat.
Karena itu, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat efektivitas Posbankum di daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Selain jajaran Unri dan Kementerian Hukum, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi SH MH serta pimpinan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Kota Pekanbaru.
Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara dunia akademik, lembaga peradilan, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Riau. (*)
