Unri dan Kemenkum Riau Perkuat Kolaborasi Hukum, Dorong Kebijakan Publik Berbasis Kajian Akademik
Universitas Riau (Unri) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan hukum, penyusunan regulasi, dan peningkatan kapasitas analisis kebijakan publik. Kerja sama ini diharapkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Unri dan Kemenkum Riau resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat pembangunan hukum dan kebijakan publik berbasis kajian akademik.
- Kerja sama mencakup pembentukan regulasi daerah, pembinaan hukum, kekayaan intelektual, hingga penguatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui dukungan riset dan analisis ilmiah dari perguruan tinggi.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Penguatan kualitas kebijakan publik berbasis kajian ilmiah menjadi fokus kerja sama yang resmi dijalin antara Universitas Riau (Unri) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Pekanbaru, Rabu (3/6/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Riau, Prof Dr Sri Indarti SE MSi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan.
Melalui kerja sama tersebut, kedua institusi berkomitmen memperkuat sinergi dalam berbagai bidang strategis yang berkaitan dengan pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan forum komunikasi kebijakan hukum di daerah, fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, pengembangan kekayaan intelektual, penyelenggaraan administrasi hukum umum, hingga dukungan terhadap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi kebijakan bertajuk Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analisis Kebijakan di Wilayah.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program Badan Strategi Kebijakan di tingkat wilayah.
Diskusi menghadirkan kalangan akademisi dan praktisi untuk membahas pentingnya analisis kebijakan dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Guru Besar Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri, Prof Dr Sujianto MSi, memaparkan materi mengenai analisis dan siklus kebijakan publik dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang responsif.
Sementara itu, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring membahas peran strategis analisis kebijakan publik dalam mendukung pembaruan hukum di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menilai kerja sama dengan Universitas Riau merupakan langkah penting untuk memperkuat ekosistem kebijakan yang didukung oleh hasil kajian akademik.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan hukum, peningkatan kualitas regulasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Menurut Rudy, keterlibatan kalangan akademisi dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan akan membantu pemerintah menghasilkan regulasi yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.
Secara terpisah, Rektor Unri, Prof Sri Indarti, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pembangunan melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.
“Universitas Riau berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan. Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan,” ujar rektor.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan antara Unri dan Kemenkum Riau, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu mendukung pembangunan hukum dan pemerintahan yang lebih efektif di Provinsi Riau. (*)
