Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi BBM Tetap untuk 80 Persen Rakyat

RINGKASAN BERITA:

• Pemerintah pastikan subsidi BBM tetap untuk 80 persen masyarakat.
• Indonesia dinilai aman menghadapi krisis energi global dalam 12 bulan ke depan.
• Presiden tekankan kemandirian energi dan penegakan hukum sebagai fondasi negara.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kesiapan menghadapi potensi krisis energi global dengan menjaga stabilitas nasional dan memastikan perlindungan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berada dalam posisi relatif aman di tengah gejolak dunia.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Presiden menilai pemerintah mampu mengendalikan arah pembangunan nasional meski dihadapkan pada berbagai tantangan global.

“Kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik,” terangnya.

Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman krisis di tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air, sebagaimana telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB,” kata Prabowo.

Meski konflik global, khususnya di Timur Tengah, memicu lonjakan harga energi, Presiden memastikan kondisi Indonesia masih terkendali.

“Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan dalam kesempatan hari ini saya dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya,” tegasnya.

Untuk menghadapi periode krusial ke depan, pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian konsumsi energi, terutama dalam 12 bulan mendatang.

“Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” terangnya.

Presiden juga memastikan kebijakan subsidi energi tetap berpihak kepada masyarakat kecil.

“Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, dia harus bayar harga pasar,” ujar Presiden.

Selain langkah jangka pendek, pemerintah mendorong percepatan transformasi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan.

Presiden menilai krisis global sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.

“Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan konstitusi sebagai fondasi negara.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas kesepakatan nasional yang harus dijaga bersama.

“Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi. Tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara, yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu,” tegas Presiden.

Dia turut menyinggung dua konsensus besar bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928 dan lahirnya UUD 1945, sebagai fondasi persatuan dan kehidupan bernegara. Ia menekankan bahwa keberagaman harus tetap dijaga dalam bingkai demokrasi dan Pancasila.

Menutup arahannya, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk terus menjaga persatuan, menegakkan hukum, serta memastikan kebijakan negara berdampak langsung bagi masyarakat. (*)